Jokowi Ingin Bentuk Komite Rekonsiliasi Pelanggaran HAM Berat

Suara.com - Presiden Joko Widodo menegaskan jika pemerintah tengah mencari jalan keluar paling bijaksana untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Pemerintah juga tengah mencari solusi paling mulia.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Bersama DPR/DPD di Gedung DPR/MPR/DPD Jakarta, Jumat (14/8/2014). Jokowi menjelasakan jika pemerintah inginkan ada rekonsiliasi secara nasional.

"Sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara," kata Jokowi.

Presiden ketujuh itu juga menyinggung soal keadaan di Papua. Jokowi janji memberikan perhatian terhadap Bumi Cenderawasih itu.

"Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Kerusuhan seperti kasus Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua," kata dia.

Selain itu Jokowi juga menjanjikan melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon. Dia juga ingin menghentikan kebakaran hutan.

"Mengelola hutan secara lestari, melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba, serta membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat," kata dia.