Suara.com - Budayawan Tanah Air Taufiq Ismail berpendapat pemerintah tak perlu meminta maaf terkait pembunuhan massal pascapemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965.
"Pemerintah tak perlu meminta maaf pada PKI, mengingat banyaknya korban yang jatuh akibat pemberontakan yang dilakukan PKI," ujar Taufiq dalam diskusi di Jakarta, Jumat.
Pemberontakan yang dilakukan PKI pada 1927, 1948 dan 1965 menelan banyak korban jiwa.
"Ribuan nyawa melayang akibat pemberontakan PKI di Tanah Air. Mereka menyembelih dan membantai para kiai dan masyarakat."
Beberapa sumber, lanjut Taufiq, menyebutkan komunis telah membunuh sekitar 120 juta jiwa tak berdosa di seluruh dunia.
"Pemberontakan PKI yang dipimpin Muso pada 1948 juga telah membantai para kiai. Berbagai tempat ibadah, langgar maupun masjid dibakar," jelas dia seperti dikutip Antara.
Oleh sebab itu, kata Taufiq, sebaiknya pemerintah tidak perlu meminta maaf pada PKI.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan pemerintah sedang menyiapkan formulasi permintaan maaf kepada para korban peristiwa 1965.
Aktivis anti PKI, Alfian Tanjung, mengatakan para generasi muda harus mampu membendung kebangkitan PKI.
"Generasi muda Islam harus mampu membendung kebangkitan PKI," kata Alfian.
Sejumlah simbol palu arit yang merupakan simbol PKI bermunculan dalam karnaval perayaan kemerdekaan Indonesia ke-70 di sejumlah daerah.
Pascapemberontakan PKI 1965 tersebut, pemerintah melakukan tindakan penumpasan yang mengakibatkannya jatuhnya korban pada pihak PKI.
Tag
Berita Terkait
-
Simbol Palu Arit PKI Ditemukan di Kampus Unmul, Pihak Rektorat: Itu Peraga Pembelajaran
-
Logo PKI dan Bir Mahal Jadi Barang Bukti Demo Polres Samarinda, Panen Cibiran publik
-
Penyintas Tragedi 1965 : Puluhan Tahun Dibungkam, Tak Berani Ungkap Identitas ke Publik
-
Kehadiran Habib Rizieq Berujung Bentrokan di Pemalang, FPI Tuding 'Neo PKI' Jadi Biang Kerok!
-
Masih Keturunan PKI, Ananta Rispo Ungkap Kisah G30S Versi Keluarganya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
Terkini
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi