Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno bertindak atas ancaman yang dilayangkan Dirut Pelindo II, RJ Lino terhadap Presiden Joko Widodo.
Lino mengancam ingin mundur karena memprotes Presiden Jokowi terkait tindakan Bareskrim Polri yang menggeladah kantor Dirut PT Pelindo II untuk mencari bukti dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobil Crane.
"Menteri BUMN sebagai atasan langsung Dirut BUMN seharusnya segera bertindak cepat menindak Dirut Pelindo II, RJ Lino yang lantang mengancam mundur dan memprotes Presiden Jokowi," kata Masinton dalam pernyataannya, Sabtu (29/8/2015).
Sebelumnya beredar transkrip percakapan antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dengan Lino. Isinya soal aksi Bareskrim Polri yang menggeledah kantor PT Pelindo II.
Berikut percakapan antara Lino dan Sofyan:
RJ Lino: Halo Pak Sofyan, selamat siang Pak.
Sofyan: Kenapa Pak RJ Lino?
RJ Lino: Begini, ini saya baru pulang rapat di luar, tiba-tiba saya kaget kok begitu banyak polisi ada di kantor.
Sofyan: Ada apa?
RJ Lino: Ada penggeledahan. Mungkin mereka cari file. Ya saya hormatilah tugas mereka. Tapi ya saya tidak bisa begini-ini. Harusnya dipanggil dulu, ditanya dulu, dicek dulu ada apa gitu ya.
Sofyan: Hmmm...
RJ Lino: Kemudian seperti crane itu yang 10 buah itu. Itu very small investment dari investment yang besar yang kita lakukan. Kemudian itu kan sudah proses itu sudah diperiksa berkali-kali, BPK sudah periksa dan sudah clear juga, proses lelang sampai semuanya.
Sofyan: Yang dulu itu?
RJ Lino: Bukan lagi Pak. Bukan yang saya dipanggil KPK itu. Dulu di KPK saya masih ikut campur untuk mutusin, karena enggak jalan. Kalau ini saya sama sekali enggak tahu. Jadi mulai dari proses lelang, kemudian...
Sofyan: Memang ada yang lapor?
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT