Komisaris Jenderal Budi Waseso di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/9). (Antara)
Komisaris Jenderal Budi Waseso dimutasi dari Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional di tengah proses pengusutan kasus kelas berat di PT. Pelindo II, perusahaan yang dipimpin R. J. Lino.
Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji menilai mutasi jabatan merupakan hal yang wajar di lembaga negara.
"Tour of position merupakan sesuatu kewajaran saja," kata Indriyanto, Jumat (4/9/2015).
Namun, ketika dimintai pendapat soal kinerja Bareskrim di bawah kepemimpinan Budi Waseso, Indriyanto enggan menjawab. Dia menyerahkan sepenuhnya penilaian tersebut kepada masyarakat umum.
"Saya mengatakan secara umum saja, dan saya tidak menilai kinerja mitra dan biarkan umum yang menilai kebaikan kinerja beliau," kata Indriyanto.
Indriyanto berharap semua lembaga penegak hukum saling bersinergi.
"Bagi KPK membangun komunikasi kelembagaan penegak hukum adalah penting sebagai basis sinergitas institusi, siapapun pemegang jabatannya. Saya atau KPK tidak pernah terkendala dengan hubungan ini," katanya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyayangkan Budi Waseso dimutasi ke BNN.
Trimedya menyebut mutasi jabatan ini bermuatan politis yaitu mengamankan bisnis di lingkaran kekuasaan.
"Ya memang kasusnya ini muatan politis, jadi mutasi Buwas bukan mutasi biasa tapi mutasi ini akibat dari penanganan sebuah perkara ya Buwas korban kekuasaan pusat-pusat bisnis," kata Trimedya.
Trimedya juga menyesalkan sikap para pimpinan Polri yang terkesan pasrah dengan pergantian Budi.
"Kita menyayangkan tidak ada pembelaan dari Polri, karenanya Buwas korban dari penanganan kasus Pelindo," kata dia.
Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji menilai mutasi jabatan merupakan hal yang wajar di lembaga negara.
"Tour of position merupakan sesuatu kewajaran saja," kata Indriyanto, Jumat (4/9/2015).
Namun, ketika dimintai pendapat soal kinerja Bareskrim di bawah kepemimpinan Budi Waseso, Indriyanto enggan menjawab. Dia menyerahkan sepenuhnya penilaian tersebut kepada masyarakat umum.
"Saya mengatakan secara umum saja, dan saya tidak menilai kinerja mitra dan biarkan umum yang menilai kebaikan kinerja beliau," kata Indriyanto.
Indriyanto berharap semua lembaga penegak hukum saling bersinergi.
"Bagi KPK membangun komunikasi kelembagaan penegak hukum adalah penting sebagai basis sinergitas institusi, siapapun pemegang jabatannya. Saya atau KPK tidak pernah terkendala dengan hubungan ini," katanya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyayangkan Budi Waseso dimutasi ke BNN.
Trimedya menyebut mutasi jabatan ini bermuatan politis yaitu mengamankan bisnis di lingkaran kekuasaan.
"Ya memang kasusnya ini muatan politis, jadi mutasi Buwas bukan mutasi biasa tapi mutasi ini akibat dari penanganan sebuah perkara ya Buwas korban kekuasaan pusat-pusat bisnis," kata Trimedya.
Trimedya juga menyesalkan sikap para pimpinan Polri yang terkesan pasrah dengan pergantian Budi.
"Kita menyayangkan tidak ada pembelaan dari Polri, karenanya Buwas korban dari penanganan kasus Pelindo," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Dicibir Makin Liar Usai Copot Hijab, Olla Ramlan: Hidup Harus Selalu...
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah