Komisaris Jenderal Budi Waseso di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/9). (Antara)
Komisaris Jenderal Budi Waseso dimutasi dari Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional di tengah proses pengusutan kasus kelas berat di PT. Pelindo II, perusahaan yang dipimpin R. J. Lino.
Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji menilai mutasi jabatan merupakan hal yang wajar di lembaga negara.
"Tour of position merupakan sesuatu kewajaran saja," kata Indriyanto, Jumat (4/9/2015).
Namun, ketika dimintai pendapat soal kinerja Bareskrim di bawah kepemimpinan Budi Waseso, Indriyanto enggan menjawab. Dia menyerahkan sepenuhnya penilaian tersebut kepada masyarakat umum.
"Saya mengatakan secara umum saja, dan saya tidak menilai kinerja mitra dan biarkan umum yang menilai kebaikan kinerja beliau," kata Indriyanto.
Indriyanto berharap semua lembaga penegak hukum saling bersinergi.
"Bagi KPK membangun komunikasi kelembagaan penegak hukum adalah penting sebagai basis sinergitas institusi, siapapun pemegang jabatannya. Saya atau KPK tidak pernah terkendala dengan hubungan ini," katanya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyayangkan Budi Waseso dimutasi ke BNN.
Trimedya menyebut mutasi jabatan ini bermuatan politis yaitu mengamankan bisnis di lingkaran kekuasaan.
"Ya memang kasusnya ini muatan politis, jadi mutasi Buwas bukan mutasi biasa tapi mutasi ini akibat dari penanganan sebuah perkara ya Buwas korban kekuasaan pusat-pusat bisnis," kata Trimedya.
Trimedya juga menyesalkan sikap para pimpinan Polri yang terkesan pasrah dengan pergantian Budi.
"Kita menyayangkan tidak ada pembelaan dari Polri, karenanya Buwas korban dari penanganan kasus Pelindo," kata dia.
Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji menilai mutasi jabatan merupakan hal yang wajar di lembaga negara.
"Tour of position merupakan sesuatu kewajaran saja," kata Indriyanto, Jumat (4/9/2015).
Namun, ketika dimintai pendapat soal kinerja Bareskrim di bawah kepemimpinan Budi Waseso, Indriyanto enggan menjawab. Dia menyerahkan sepenuhnya penilaian tersebut kepada masyarakat umum.
"Saya mengatakan secara umum saja, dan saya tidak menilai kinerja mitra dan biarkan umum yang menilai kebaikan kinerja beliau," kata Indriyanto.
Indriyanto berharap semua lembaga penegak hukum saling bersinergi.
"Bagi KPK membangun komunikasi kelembagaan penegak hukum adalah penting sebagai basis sinergitas institusi, siapapun pemegang jabatannya. Saya atau KPK tidak pernah terkendala dengan hubungan ini," katanya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyayangkan Budi Waseso dimutasi ke BNN.
Trimedya menyebut mutasi jabatan ini bermuatan politis yaitu mengamankan bisnis di lingkaran kekuasaan.
"Ya memang kasusnya ini muatan politis, jadi mutasi Buwas bukan mutasi biasa tapi mutasi ini akibat dari penanganan sebuah perkara ya Buwas korban kekuasaan pusat-pusat bisnis," kata Trimedya.
Trimedya juga menyesalkan sikap para pimpinan Polri yang terkesan pasrah dengan pergantian Budi.
"Kita menyayangkan tidak ada pembelaan dari Polri, karenanya Buwas korban dari penanganan kasus Pelindo," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
Buntut Kasus Perundungan Disabilitas, Anggota Komisi X Desak Bahasa Isyarat Masuk Kurikulum Nasional
-
SBY: Penanganan Bencana Tidak Segampang yang Dibayangkan, Perlu Master Plan yang Utuh
-
Ketuk Hati Kepala Daerah, Mendagri Tito: Bantu Saudara Kita di Sumatera yang Kena Bencana
-
Buntut OTT KPK di Berbagai Daerah, Jaksa Agung Minta Jaksa Jangan Melanggar Hukum!
-
Tak Terendus Kamera dan Influencer, Prabowo Bongkar Perlawanan 'Gila' Preman di Hutan
-
Prabowo Wanti-wanti Satgas PKH: Jangan Mau Dilobi Sana-sini
-
Jaksa Agung: Uang Rp6,6 Triliun dari Denda Tambang-Sawit hingga Eksekusi Korupsi CPO
-
7 Pertemuan Krusial Dasco - Prabowo yang Selesaikan Masalah Bangsa di 2025
-
BNI Turut Dampingi Anak-Anak Korban Banjir di Aceh Tenggara Lewat Trauma Healing
-
BNI Siap Salurkan 17.356 KPR FLPP pada 2026, Mantapkan Peran di Program Perumahan