Suara.com - Perdana Menteri Australia terpilih Malcolm Turnbull berjanji untuk fokus pada peningkatan perekonomian negara.
"Saya benar-benar memiliki optimisme dan kami akan mulai dalam beberapa pekan ke depan... lebih kepada fondasi untuk memastikan kemakmuran kita dalam beberapa tahun ke depan," kata Turnbull seperti dikutip oleh Reuters.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi Australia, Malcolm Turnbull, terpilih menggantikan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang dimakzulkan sebagai pemimpin Partai Liberal lewat sebuah voting di internal partai. Abbott yang memimpin Partai Liberal sejak tahun 2009 dan menjadi Perdana Menteri sejak tahun 2013, dinilai gagal mengembangkan perekonomian Australia. Abbott kalah karena hanya meraih 44 suara, lebih sedikit dari Turnbull yang meraup 55 suara dalam voting.
Turnbull, yang pernah digulingkan Abbott dari tampuk kepemimpinan Partai Liberal pada tahun 2009, sejatinya lebih diunggulkan untuk menjadi perdana menteri. Namun, kebijakannya untuk mendukung skema perdagangan karbon, pernikahan sesama jenis, dan pembentukan republik Australia, membuatnya kurang populer di Partai Liberal.
Berhasil duduk di kursi perdana menteri, Turnbull diprediksi akan melakukan perombakan kabinet. Salah satu menteri yang kemungkinan besar bakal diganti adalah Menteri Keuangan Joe Hockey. Selain itu, ada pula Menteri Pertahanan Kevin Andrews yang mengajukan proyek pembuatan kapal selam senilai 35,7 miliar Dolar AS. Berbeda dengan Menlu Australia Julie Bishop yang justru menjadi wakil perdana menteri.
Menyusul naiknya Turnbull menjadi Perdana Menteri, kubu oposisi dari Partai Buruh langsung melontarkan sindiran. Mereka menyebut Turnbull adalah jutawan penghuni rumah mewah di Pelabuhan Sidney yang tak pernah tahu kehidupan rakyat Australia kebanyakan.
Perubahan kepemimpinan ini menjadi tanda ketidakstabilan politik di Australia. Dalam dua tahun terakhir, Australia sudah empat kali berganti perdana menteri.
Perdana menteri dari Partai Buruh Kevin Rudd, yang terpilih pada tahun 2007, digulingkan oleh wakilnya sendiri, Julia Gillard, pada tahun 2010. Gillard kembali digulingkan oleh Rudd menjelang pemilu tahun 2013 yang akhirnya dimenangkan oleh Abbott. (Reuters)
Berita Terkait
-
Kisah Inspiratif Devon Kei Enzo: IQ di Atas Rata-Rata, Usia 15 Tahun Jadi Mahasiswa di Australia
-
Bukan Cuma Awkarin, 5 Artis Ini Juga Pilih Hengkang dari Indonesia Demi Cinta dan Karier
-
Dituding Pindah ke Australia karena Ingin Tutupi Kehamilan, Awkarin Beri Jawaban Menohok
-
Perjuangan Berbuah Manis, Detik-detik Pemuda Indonesia Sujud Syukur di Australia Usai Dapat Kerja
-
CEK FAKTA: Video Jurnalis Australia Ditembak Polisi Indonesia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO