Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengusut tuntas kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Salim Kancil, petani yang juga aktivis antitambang pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur.
"Presiden sudah minta kapolri untuk mengusut pelaku penganiayaan. Saya kira kemarin sudah ditetapkan sejumlah tersangka," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Teten juga mengatakan nantinya akan ada semacam panduan kepada kepolisian RI agar jangan menggunakan kekerasan terhadap konflik-konflik lahan antara masyarakat dengan pebisnis.
Kantor Kepala Staf Kepresidenan juga akan terus memantau penyelesaian kasus yang menewaskan seorang aktivis yang juga seorang petani, Salim Kancil setelah dianiaya sejumlah orang.
Teten juga menegaskan bahwa konflik agraria di Indonesia merupakan konflik gunung es karena sudah berlangsung sejak lama.
"Kalau kita lihat kasus-kasusnya sudah terjadi puluhan tahun jadi bukan konflik agraria yang baru, rata-rata puluhan tahun," ujar Teten.
Umumnya konflik agraria terjadi jika ada petani sudah lama menduduki lahan lalu mereka meminta penguasaan atas tanah tersebut, kemudian ada perusahaan yang mau ambil lahan itu, jelas Teten.
Seperti diberitakan sebelumnya, Salim Kancil dibunuh oleh massa pendukung tambang pasir di Desa Selok Awar-awar pada 26 September 2015.
Tidak hanya Salim, seorang petani lainnya, Tosan, juga dianiaya hingga kondisinya kritis karena luka bacokan.
Kedua korban merupakan petani yang dari awal menolak penambangan pasir di desanya karena dapat mengakibatkan kerusakan serta mengancam produksi pertanian di desanya.
Kegiatan penambangan dilakukan awal tahun 2014, ketika itu warga diundang kepala desa untuk sosialisasi pembuatan kawasan wisata tepi pantai obyek wisata Watu Pecak.
Namun, tak pernah terealisasi, yang terjadi justru penambangan di area oleh sebuah perusahaan. (Antara)
Berita Terkait
-
Heboh Ekspor Pasir Laut, Deretan Perusahaan Ini Pernah Lakukan Penambangan Ilegal
-
Pajang Foto Wiji Thukul, Jefri Nichol Sentil Puan Maharani dan DPR
-
Balasan Telak Jefri Nichol Usai Disindir Pajang Foto Wiji Thukul hingga Munir
-
Cegah Peristiwa Salim Kacil Jilid Dua, Komnas HAM Meminta Jaminan Keamanan Tiga Warga Lumajang
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK