Suara.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengumumkan pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2015. Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad, mengatakan, pilkada gelombang pertama akan dilaksanakan di seluruh provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Total, ada 269 wilayah yang menyelenggarakan pilkada.
"Terkait persiapan penyelenggaraan pilkada digelar tanggal 9 Desember. Kalau tidak ada aral, pilkada gelombang ini dilaksanakan di 34 provinsi," ujar Farouk dalam acara jumpa pers di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Lebih lanjut Farouk mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan terkait persiapan penyelenggaraan pilkada. Dari hasil pengawasan, DPD menemukan sejumlah persoalan. Salah satunya adalah pemangkasan alokasi anggaran pilkada oleh DPRD berdasarkan Nota Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD).
"Jangka pendek persoalan anggaran. Di daerah terdapat anggaran yang dipotong, dan sudah disepakai dalam NPHD, ternyata dipotong oleh anggota DPRD," katanya
Karena itu, Farouk melanjutkan, DPD meminta pemerintah untuk tidak menganggu anggaran dalam penyelenggaraan pilkada. "Kami meminta kepada jajaran pemda dan DPRD agar dalam menyusun RAPBD-P tidak melakukan pemotongan terhadap anggota anggaran pilkada yang ditentukan di NPHD," jelas Farouk.
Farouk juga meminta pemerintah untuk memberikan arahan kepada pemda terkait penghambatan penyaluran dana. Hal ini untuk mencegah terganggunya penyelenggaraan pilkada.
"Kepada jajaran pemda, untuk tidak menghambat dana pilkada yang menyangkut dana pengawasan," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Aksi Kamisan ke-900: Keteguhan Sumarsih Mencari Keadilan bagi Sang Anak
-
Ahli Hukum di Sidang Gus Yaqut: Kerugian Negara Harus Ada Sebelum Penetapan Tersangka
-
Ketua Baleg DPR RI Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, Rieke Pitaloka Usul Momentum Hari Kartini
-
Bareskrim Polri Minta Bank Perketat Aturan Buka Rekening demi Putus Aliran Dana Judi Online
-
Tak Hanya Outsourcing, Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq juga Kuasai Proyek Makan-Minum di 3 RSUD
-
Pakar UGM: Keputusan Menag Soal Kuota Haji Belum Tentu Melanggar Hukum Tanpa Pengujian Resmi
-
Sikap RI 2024 vs 2026: Mengapa Tak Ada Lagi Kata 'Mengutuk' untuk Serangan AS-Israel ke Iran?
-
Korea Utara Uji Coba Rudal Nuklir Baru saat Timur Tengah Memanas
-
22 Tahun Terkatung-katung, JALA PRT Sebut RUU PPRT Cetak Sejarah Terlama di DPR
-
Sesalkan RI Belum Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran, FPI Tunggu Penjelasan Pemerintah