Suara.com - Kejaksaan Agung menyatakan penetapan mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patrice Rio Capella sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tak mempengaruhi penanganan kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
KPK menetapkan Rio sebagai tersangka dugaan korupsi Bantuan Sosial yang melibatkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan bagi hasil dengan Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Agung.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus R Widyo Pramono saat dikonfirmasi mengatakan, proses penanganan perkara dana Bansos Sumut tetap berjalan. "On the track," Widyo melalui pesan singkat, Kamis (15/10/2015).
Menurutnya, penanganan perkara Bansos yang semula ditangani Kejati Sumut yang kemudian diambil alih Kejagung sudah sesuai prosedur. Namun sampai sekarang belum ada kemajuan proses hukum perkara ini, bahkan belum ada tersangka yang ditetapkan Kejagung.
Atas lambannya penanganan perkara itu, Widyo berdalih bahwa pihaknya sangat berhati-hati dalam menanganinya.
"Masih menunggu kesimpulan akhir tim penyidik. Penyidik harus cerdas, cermat, dan cepat guna menghindari praperadilan," pungkasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung diduga terlibat dalam kasus ini karena terekam dalam rekaman sadapan telepon istri Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti.
Dalam rekaman yang diperdengarkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada 1 Juli 2015, disebutkan perbicaraan Evy untuk upaya pengamanan kasusnya di "Gunung Bundar" atau Kejaksaan Agung yang dipimpin Prasetyo yang merupakan kader Nasdem.
"Bapak (OC Kaligis) mau jamin amankan supaya itu mau dibawa ke gedung bundar. Jadi kalau itu menang tidak ada masalah katanya di gedung bundar," berikut petikan rekaman Evy.
Prasetyo hari ini sudah membantah keterlibatan Kejagung dalam kasus ini. Dia mengatakan, jajarannya tidak terlibat dalam kasus ini.
"Dia (Evy) ngomong apa saja boleh, tapi harus didukung bukti dan fakta. Tidak masalah itu. KPK tahu cara kerjanya," ujar Prasetyo, di KPK, Kamis (15/10/2015).
"Siapapun yang disebut, kalau ada relevansinya, silakan. Bahkan sejak awal KPK melakukan operasi tangkap tangan, saya bilang usut tuntas sampai aktor intelektualnya," tambah Prasetyo.
Kejaksaan Agung sendiri tengah menangani kasus Tipikor dana Bansos, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dan Penmhanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH), dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
Terkini
-
Tolak Pembukaan Lahan Sawit di Papua, Paul Finsen: Sampaikan ke Prabowo dan Bahlil, Setop Barang Itu
-
Gaji Pokok Nol Rupiah, Hakim Ad Hoc Curhat Pilu: Meninggal Dunia Pun Harus Urunan
-
KKP Kerahkan 1.142 Taruna ke AcehSumatra, Fokus Bersihkan Lumpur Pascabencana
-
Airlangga Hartarto Mendadak Muncul di Gedung KPK, Ada Apa?
-
KLH Siapkan Gugatan Triliunan untuk 6 Perusahaan Terduga Biang Banjir Sumatra
-
Kamuflase Bus Pekerja: Strategi PT GAN Kelabuhi Bea Cukai demi Keluarkan Barang Tanpa Izin
-
Ratusan Pengemudi Ojol Demo di Depan Kedubes AS, Sindir Janji Jokowi Soal Payung Hukum
-
Misteri Jurist Tan Dijuluki 'Bu Menteri': Hakim Gregetan, Jaksa Didesak Segera Tangkap Buronan Ini
-
YLKI Catat 1.977 Aduan Konsumen Sepanjang 2025, Jasa Keuangan Paling Dikeluhkan
-
KPK Periksa Sekretaris Camat dan 5 Direktur Swasta dalam Kasus Korupsi Bupati Bekasi