Suara.com - Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae mengatakan ribuan pengungsi korban kebakaran hutan di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, mengalami kelaparan.
"Sebagai wakil rakyat kami sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang pura-pura tidak tahu, padahal rakyat setempat juga adalah anak bangsa yang butuh sentuhan karena ribuan orang dalam kondisi lapar dan ada yang tidak memiliki pakaian," katanya, di Ambon, Senin (19/10/2015).
Edwin juga mengaku kecewa dengan Kepala BPBD Maluku, Farida Salampessy maupun pimpinan SKPD lainnya yang kurang tanggap terhadap kondisi para pengungsi tersebut.
Kekecewaan terhadap BPBD provinsi disebabkan DPRD sejak pekan lalu sudah menghubungi mereka, tetapi belum ada bantuan dari pemerintah, kecuali dari organisasi keagamaan seperti klasis GPM dan perseorangan.
"Ada banyak persoalan rakyat tetapi lebih peduli pada kegiatan seremonial dibanding mengurus persoalan kemasyarakatan, padahal tanggungjawab utama adalah melayani rakyat dan marilah kita menangis bersama rakyat," terangnya.
Senada Edwin, anggota komisi C DPRD Maluku Habiba Pellu menyatakan kesedihannya dengan sikap pemerintah yang tidak mempedulikan ribuan pengungsi di Seram Utara.
"Kami turun langsung ke sana dan sempat terjebak di tengah kobaran api, kemudian masyarakat yang mengungsi juga dalam kondisi lapar," tegas Habiba Pellu.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Efendi Latuconsina pun mengaku malu ketika berhadapan dengan sejumlah pengunsi.
"Kalian anggota DPRD yang datang ke sini membawa apa kepada kami," kata Efendi, mengutip pernyataan warga Manoa Tinggi yang terpaksa mengungsi, karena rumahnya juga terbakar.
Ketua F-PDI Perjuangan DPRD Maluku Lucky Wattimury menjelaskan, masyarakat di sana sudah kelaparan dan tidak ada bantuan dari Pemkab Malteng maupun Pemprov Maluku.
"Mereka dan SKPD hanya sebatas melakukan rapat koordinasi," katanya.
Sementara itu, Asisten III Setda Maluku, Z. Sangaji mengatakan Pemda telah menyiapkan 10 ton beras yang nanti disalurkan melalui Badan Ketahanan Pangan.
"Kami juga minta pimpinan dan anggota DPRD untuk koordinasi dengan SKPD terkait guna menyelesaikan permasalahan di sana dan bukannya membela diri, tetapi kita tidak pernah mendapat laporan dari Maluku Tengah, dan pemprov tetap melaksanakan penanganan dalam minggu ini," ujarnya.
Sangaji menambahkan, persoalan yang ditangani bukan hanya di Seram Utara dan Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi juga di Pulau Buru yang juga mengalami kebakaran hutan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan