Suara.com - Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae mengatakan ribuan pengungsi korban kebakaran hutan di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, mengalami kelaparan.
"Sebagai wakil rakyat kami sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang pura-pura tidak tahu, padahal rakyat setempat juga adalah anak bangsa yang butuh sentuhan karena ribuan orang dalam kondisi lapar dan ada yang tidak memiliki pakaian," katanya, di Ambon, Senin (19/10/2015).
Edwin juga mengaku kecewa dengan Kepala BPBD Maluku, Farida Salampessy maupun pimpinan SKPD lainnya yang kurang tanggap terhadap kondisi para pengungsi tersebut.
Kekecewaan terhadap BPBD provinsi disebabkan DPRD sejak pekan lalu sudah menghubungi mereka, tetapi belum ada bantuan dari pemerintah, kecuali dari organisasi keagamaan seperti klasis GPM dan perseorangan.
"Ada banyak persoalan rakyat tetapi lebih peduli pada kegiatan seremonial dibanding mengurus persoalan kemasyarakatan, padahal tanggungjawab utama adalah melayani rakyat dan marilah kita menangis bersama rakyat," terangnya.
Senada Edwin, anggota komisi C DPRD Maluku Habiba Pellu menyatakan kesedihannya dengan sikap pemerintah yang tidak mempedulikan ribuan pengungsi di Seram Utara.
"Kami turun langsung ke sana dan sempat terjebak di tengah kobaran api, kemudian masyarakat yang mengungsi juga dalam kondisi lapar," tegas Habiba Pellu.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Efendi Latuconsina pun mengaku malu ketika berhadapan dengan sejumlah pengunsi.
"Kalian anggota DPRD yang datang ke sini membawa apa kepada kami," kata Efendi, mengutip pernyataan warga Manoa Tinggi yang terpaksa mengungsi, karena rumahnya juga terbakar.
Ketua F-PDI Perjuangan DPRD Maluku Lucky Wattimury menjelaskan, masyarakat di sana sudah kelaparan dan tidak ada bantuan dari Pemkab Malteng maupun Pemprov Maluku.
"Mereka dan SKPD hanya sebatas melakukan rapat koordinasi," katanya.
Sementara itu, Asisten III Setda Maluku, Z. Sangaji mengatakan Pemda telah menyiapkan 10 ton beras yang nanti disalurkan melalui Badan Ketahanan Pangan.
"Kami juga minta pimpinan dan anggota DPRD untuk koordinasi dengan SKPD terkait guna menyelesaikan permasalahan di sana dan bukannya membela diri, tetapi kita tidak pernah mendapat laporan dari Maluku Tengah, dan pemprov tetap melaksanakan penanganan dalam minggu ini," ujarnya.
Sangaji menambahkan, persoalan yang ditangani bukan hanya di Seram Utara dan Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi juga di Pulau Buru yang juga mengalami kebakaran hutan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
-
KPK Bakal Panggil Pihak Terkait Kasus Bank BJB, Termasuk Aura Kasih?
Terkini
-
Syahganda Nainggolan: Langkah Prabowo di Board of Peace Bentuk Realisme Politik
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana