Suara.com - Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae mengatakan ribuan pengungsi korban kebakaran hutan di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, mengalami kelaparan.
"Sebagai wakil rakyat kami sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang pura-pura tidak tahu, padahal rakyat setempat juga adalah anak bangsa yang butuh sentuhan karena ribuan orang dalam kondisi lapar dan ada yang tidak memiliki pakaian," katanya, di Ambon, Senin (19/10/2015).
Edwin juga mengaku kecewa dengan Kepala BPBD Maluku, Farida Salampessy maupun pimpinan SKPD lainnya yang kurang tanggap terhadap kondisi para pengungsi tersebut.
Kekecewaan terhadap BPBD provinsi disebabkan DPRD sejak pekan lalu sudah menghubungi mereka, tetapi belum ada bantuan dari pemerintah, kecuali dari organisasi keagamaan seperti klasis GPM dan perseorangan.
"Ada banyak persoalan rakyat tetapi lebih peduli pada kegiatan seremonial dibanding mengurus persoalan kemasyarakatan, padahal tanggungjawab utama adalah melayani rakyat dan marilah kita menangis bersama rakyat," terangnya.
Senada Edwin, anggota komisi C DPRD Maluku Habiba Pellu menyatakan kesedihannya dengan sikap pemerintah yang tidak mempedulikan ribuan pengungsi di Seram Utara.
"Kami turun langsung ke sana dan sempat terjebak di tengah kobaran api, kemudian masyarakat yang mengungsi juga dalam kondisi lapar," tegas Habiba Pellu.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Efendi Latuconsina pun mengaku malu ketika berhadapan dengan sejumlah pengunsi.
"Kalian anggota DPRD yang datang ke sini membawa apa kepada kami," kata Efendi, mengutip pernyataan warga Manoa Tinggi yang terpaksa mengungsi, karena rumahnya juga terbakar.
Ketua F-PDI Perjuangan DPRD Maluku Lucky Wattimury menjelaskan, masyarakat di sana sudah kelaparan dan tidak ada bantuan dari Pemkab Malteng maupun Pemprov Maluku.
"Mereka dan SKPD hanya sebatas melakukan rapat koordinasi," katanya.
Sementara itu, Asisten III Setda Maluku, Z. Sangaji mengatakan Pemda telah menyiapkan 10 ton beras yang nanti disalurkan melalui Badan Ketahanan Pangan.
"Kami juga minta pimpinan dan anggota DPRD untuk koordinasi dengan SKPD terkait guna menyelesaikan permasalahan di sana dan bukannya membela diri, tetapi kita tidak pernah mendapat laporan dari Maluku Tengah, dan pemprov tetap melaksanakan penanganan dalam minggu ini," ujarnya.
Sangaji menambahkan, persoalan yang ditangani bukan hanya di Seram Utara dan Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi juga di Pulau Buru yang juga mengalami kebakaran hutan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO