Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai tidak masalah nilai Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2016 dipangkas Badan Anggaran DPRD. Nilainya yang disepakati menjadi Rp62,5 triliun atau jauh lebih kecil dari target pemerintah sebesar Rp73.08 triliun.
"Ya nggak apa-apa. Harus yang terbaik dong," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015).
Terkait pemangkasan anggaran sampai sebesar Rp10,5 triliun tersebut, Prasetio menolak bila dinilai ingin menghambat program-program pemerintah untuk mewujudkan Jakarta Baru.
"Kita bukan menghambat lho ya. Karena bukan apa-apa selama ini kan melihatnya besar, besar, besar. Kemungkinan dengan item yang begitu banyak item gubernur pun belum tentu tahu," kata Prasetio.
Menurut Prasetio apa yang dilakukan dewan saat ini untuk menjalankan fungsi pengawasan.
"Ya fungsi kita ini harus jalan untuk mengawasi, maka kita rapatkan di banggar Alhamdulillah terpotong banyak," kata Prasetio.
Setelah usulan anggaran dipotong, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menarik investor asing datang ke Jakarta.
"Nggak apa-apa memang segitu, ikutin aja, daripada ribut lagi. Kalau saya sampai ribut lagi ya saya gunakan Pergub (peraturan gubernur) lagi, nanti ribut lagi dia orang. Nggak apa-apa makanya saya mau ke Singapura," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta.
Ahok ke Singapura, antara lain untuk membentuk aset manajemen company bersama pengusaha-pengusaha di sana. Ahok berharap sebagian dari mereka tertarik menanamkan modal di Jakarta.
"Supaya para investor bisa masuk ke sini dan saya mau mengundang IDB (Islamic Development Bank) termasuk Temasek termasuk fund manager lain," kata Ahok.
"Nah kita pengen undang dia masuk, lalu biayain semua proyek kita. Total proyek kita itung-itungan ternyata ada 30 miliar dolar," Ahok menambahkan.
Mantan Bupati Belitung Timur menjelaskan besaran dana tersebut bisa dipakai untuk membangun beberapa infrastruktur, di antaranya untuk persiapan pelaksanaan Asian Games, pembangunan Light Rail Transit, dan pengelolaan sampah.
Untuk menyukseskan rencana tersebut, Ahok mengatakan sudah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo saat sama-sama menyaksikan laga final Piala Presiden 2015 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan.
"Jadi sekarang bedanya apa, ada Keppres yang menjamin infrastruktur yang memang secara bisnis orang tidak tertarik untuk kamu lakukan pembangunan itu, setelah dia bangun bisa dibeli kembali dengan APBD. APBD, kan mereka potong nih 2016 ya nggak papa, begitu duitnya melebihi kan bisa ada APBD 2017. Kalau sistem penganggaran bisa jalan, saya beli lagi," kata Ahok.
Tag
Berita Terkait
-
Ahok Ingin Tarik Investasi Singapura, DPRD Merasa Dilangkahi
-
APBD 2016 Dipangkas, Ahok Cari Suntikan Modal ke Luar Negeri
-
Disebut Ngambek, Ketua DPRD Minta Ahok Tak Lari dari Persoalan
-
Ketua DPRD Belum Tandatangani LKPj, Ahok: Teman Lagi 'Ngambek'
-
DPRD Pastikan Kemendagri Tak Permainkan Ahok Soal Anggaran
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO