Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai tidak masalah nilai Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2016 dipangkas Badan Anggaran DPRD. Nilainya yang disepakati menjadi Rp62,5 triliun atau jauh lebih kecil dari target pemerintah sebesar Rp73.08 triliun.
"Ya nggak apa-apa. Harus yang terbaik dong," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015).
Terkait pemangkasan anggaran sampai sebesar Rp10,5 triliun tersebut, Prasetio menolak bila dinilai ingin menghambat program-program pemerintah untuk mewujudkan Jakarta Baru.
"Kita bukan menghambat lho ya. Karena bukan apa-apa selama ini kan melihatnya besar, besar, besar. Kemungkinan dengan item yang begitu banyak item gubernur pun belum tentu tahu," kata Prasetio.
Menurut Prasetio apa yang dilakukan dewan saat ini untuk menjalankan fungsi pengawasan.
"Ya fungsi kita ini harus jalan untuk mengawasi, maka kita rapatkan di banggar Alhamdulillah terpotong banyak," kata Prasetio.
Setelah usulan anggaran dipotong, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menarik investor asing datang ke Jakarta.
"Nggak apa-apa memang segitu, ikutin aja, daripada ribut lagi. Kalau saya sampai ribut lagi ya saya gunakan Pergub (peraturan gubernur) lagi, nanti ribut lagi dia orang. Nggak apa-apa makanya saya mau ke Singapura," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta.
Ahok ke Singapura, antara lain untuk membentuk aset manajemen company bersama pengusaha-pengusaha di sana. Ahok berharap sebagian dari mereka tertarik menanamkan modal di Jakarta.
"Supaya para investor bisa masuk ke sini dan saya mau mengundang IDB (Islamic Development Bank) termasuk Temasek termasuk fund manager lain," kata Ahok.
"Nah kita pengen undang dia masuk, lalu biayain semua proyek kita. Total proyek kita itung-itungan ternyata ada 30 miliar dolar," Ahok menambahkan.
Mantan Bupati Belitung Timur menjelaskan besaran dana tersebut bisa dipakai untuk membangun beberapa infrastruktur, di antaranya untuk persiapan pelaksanaan Asian Games, pembangunan Light Rail Transit, dan pengelolaan sampah.
Untuk menyukseskan rencana tersebut, Ahok mengatakan sudah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo saat sama-sama menyaksikan laga final Piala Presiden 2015 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan.
"Jadi sekarang bedanya apa, ada Keppres yang menjamin infrastruktur yang memang secara bisnis orang tidak tertarik untuk kamu lakukan pembangunan itu, setelah dia bangun bisa dibeli kembali dengan APBD. APBD, kan mereka potong nih 2016 ya nggak papa, begitu duitnya melebihi kan bisa ada APBD 2017. Kalau sistem penganggaran bisa jalan, saya beli lagi," kata Ahok.
Tag
Berita Terkait
-
Ahok Ingin Tarik Investasi Singapura, DPRD Merasa Dilangkahi
-
APBD 2016 Dipangkas, Ahok Cari Suntikan Modal ke Luar Negeri
-
Disebut Ngambek, Ketua DPRD Minta Ahok Tak Lari dari Persoalan
-
Ketua DPRD Belum Tandatangani LKPj, Ahok: Teman Lagi 'Ngambek'
-
DPRD Pastikan Kemendagri Tak Permainkan Ahok Soal Anggaran
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus