Suara.com - Hasil survei Centre For Strategic and International Studies (CSIS) terhadap setahun kinerja Perintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), menyatakan hampir 50 persen merasa tidak puas.
"Setahun pasca Pilpres 2014, publik masih merasa puas dengan tingkatan 50,6 persen dan tidak puas 48,2 persen serta tidak tahu atau tidak jawab hanya 1,2 persen," ujar peneliti CSIS Arya Fernandes dalam konfrensi persnya di Jakarta, Minggu (25/10/2015).
Menurutnya, dengan hasil ini, bisa juga bermakna kalau pascaPilpres 2014 lalu, masyarakat masih terpolarisasi dukungan. Di mana, ada pendukung Jokowi-JK dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Satu tahun pasca pilpres, publik masih terbelah dua, dan terpolarisasi. Banyak yang menyatakan puas, tapi masih banyak juga yang menyatakan tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-JK," kata dia.
Di sisi kinerja, survei ini menyebut sebanyak 69,1 persen koresponden menyatakan tidak puas dan 30 persen menyatakan puas dengan kinerja di bidang ekonomi.
Pelemahan ekonomi yang terjadi dalam satu tahun pemerintahan, ditengarai sebagai penyebabnya adanya ketidakpuasan dalam survei ini.
"Walau sudah ada lima paket kebijakan ekonomi, publik masih menunggu implementasi dan hasilnya," kata dia.
Sementara itu, di bidang politik, sebanyak 53 persen responden menyatakan tak puas dan 40 persen menyatakan puas. Sedangkan, di bidang hukum, 45,8 persen menyatakan tidak puas dan 51,1 persen menyatakan kepuasannya. lalu, di bidang Maritim, hasil survei menyatakan 59,4 persen menyatakan kepuasannya dan 32,8 persen yang menyatakan tidak puas.
Meski masih ada yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi, dari hasil survei ini bisa dilihat publik masih punya kepercayaan Jokowo-JK bisa melakukan perbaikan di empat tahun mendatang.
Untuk diketahui, Survei ini dilakukan pada 14-21 Oktober 2015 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan jumlah responden 1183 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia.
Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar plus minus 2,85 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Penggaung Jokowi 3 Periode Masuk Kabinet Prabowo, Rocky Gerung: Qodari Konservatif, Tak Progresif!
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
5 Fakta Menarik M Qodari, Penggagas Jokowi 3 Periode Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan Prabowo
-
Sertijab Menpora, Dito Ariotedjo Mendadak Tanya Roy Suryo: Ijazah Erick Thohir Aman?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO