Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menilai Jakarta lebih membutuhkan Bekasi daripada Bekasi membutuhkan Jakarta.
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Selamat Nurdin berharap kisruh soal Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantergebang, Bekasi, Jawa Barat antara DPRD Kota Bekasi dengan pemprov DKI segera menemukan titik temu.
"Karena Jakarta butuh sana. Jadi Jakarta lebih membutuhkan Bekasi ketimbang Bekasi membutuhkan Jakarta (dalam) hal sampah," ujar Selamat di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015).
Soal keinginan dan rencana DPRD Kota Bekasi untuk manggul Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) prihal adanya dugaan pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pemprov DKI soal pembuangan sampah di Bantargebang didukung oleh DPRD DKI.
Selamat hanya meminta kepada DPRD Bekasi apabila untuk membicara hal teknis lebih baik terlebihdahulu mengundang pihak terkait seperti Kepala Dinas Kebersihan.
"Saya juga khawatir pada saat diundang di sana berbicara teknis, mungkin gubernur juga nggak menguasai. Daripada (Ahok) mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berdampak pada memanas suasana," kata Selamat.
Politisi PKS itu menjelaskan, walaupun Bekasi tanahnya masih milik pemprov DKI namun apabila ada permasalahan soal pembuangan sampah warga Jakarta di Bantargebang haruslah segera diselesaikan dengan cara duduk bersama.
"Karena walaupun tanah milik DKI, tapi akses ke sana kan dari sana. Jadi butuh diopen berbagai proses komunikasi ini," lanjut Ahok.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Mengintip Tren Wellness di Bali, Saat Pengalaman Air Jadi Daya Tarik Baru Industri Hospitality
-
PLN Hadirkan Diskon 50 Persen Tambah Daya Listrik hingga 27 Juli 2026
-
Doraemon the Movie: Misteri Kapal dan Bangkitnya Sistem Otomatis Atlantis!
-
Bom Rakitan di MAN 3 Padang Jadi Alarm, Pakar Minta Sekolah Perkuat Ruang Dialog
-
HP Apa yang Kameranya Bagus selain iPhone? Ini 5 Rekomendasi Terbaik sesuai Review
-
Feng Shui Pintu Utama 2 Daun Apakah Bagus untuk Rumah? Ini Penjelasannya
-
Eks Pimpinan KPK Desak Prabowo Perintahkan KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Ini Alasannya
-
Strategi QRIS dan BRImo, Strategi UMKM Pemalang Ini Sukses Perluas Jangkauan Pasar
-
Hari Anak Nasional: Mengapa Orang Tua Perlu Berhenti Menuntut Anak Menjadi Sempurna?
-
Izin Freeport Diperpanjang hingga 2061, Legislator PDIP Tagih Kontribusi Nyata untuk Papua