Suara.com - Panitia khusus DPRD DKI Jakarta tentang laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pembelian lahan seluas 36 hektare di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Jumat (30/10/215), berencana melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menanggapi rencana pansus DPRD, Ahok balik bertanya, hasil LHP BPK akan diserahkan ke KPK, padahal BPK masih investigasi kasus pengadaan tanah RS Sumber Waras.
"Terus DPRD kurang sekolah atau apa gitu ya, BPK saja belum selesai menginvestigasi terus kamu mau laporin. Apa yang mau kamu laporin?" kata Ahok usai menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Kredit PKL Secara Massal di halaman parkir Pasar Taman Puring, Jalan Kyai Maja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015).
"Berarti DPRD lebih hebat daripada BPK ada temuan? BPK saja masih butuh 20 hari untuk menemukan temuan," Ahok menambahkan.
Ahok tidak takut dengan manuver pansus. Dia menuding pansus tersebut dibentuk untuk kepentingan politik.
"Saya kira nggak apa-apa (dilaporin ke KPK). Menurut saya itu pansus yang terlalu politik. Kenapa orang BPK saja masih minta 20 hari buat temuin kesalahan," kata Ahok.
Sebelumnya, Ahok juga telah dilaporkan ke KPK oeh pengamat bernama Amir Hamzah terkait dugaan penyimpangan dalam jual beli tanah RS Sumber Waras yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar.
Pada waktu itu, Amir menyerahkan dokumen hasil audit BPK terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Harga Emas Melonjak! Antam Tembus Level Rp 2.622.000 di Pegadaian, UBS Ikut Naik
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
Terkini
-
Pesan Keras di Gerbong Kereta, Grafiti Anti IDF Gegerkan Publik
-
Blak-Blakan, Prabowo Tolak Keponakan Ikut Proyek Kemhan: Cari Usaha Lain!
-
Prabowo Ingatkan Anak Muda: Kuasai Ekonomi Sebelum Jadi Pemimpin Politik
-
Jakarta Bersih-Bersih: Halte Transjakarta BNN dan Tiang Monorel Masuk Daftar Pembongkaran
-
DPR Akan Panggil Trans7, Cucun: Jangan Demi Rating Malah Memecah Belah Bangsa
-
Sidang Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Tulis Surat Menyentuh dari Balik Jeruji
-
BPI Danantara dan Pemprov DKI Siap Wujudkan Proyek Energi Sampah November Ini
-
Wapres Gibran Bingung Ditanya CPNS Optimalisasi? Respon Singkatnya Jadi Sorotan!
-
Surya Paloh dan Sjafrie Gelar Pertemuan Tertutup di Kantor Menhan, Ada Sinyal Politik Apa?
-
Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Mei 1998 Tidak Boleh Dihapus dari Sejarah