Suara.com - Politikus Partai Golkar Poempida Hidayatullah menilai wacana Panitia Khusus Angket Pelindo II memanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah sangat politis dan bisa menjadi berbalik memakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Wacana Pansus memanggil Wapres Jusuf Kalla untuk kasus Pelindo II bisa menjadi berbalik arah ke PDIP jika niatnya untuk melakukan politisasi dan menjadikannya sasaran antara untuk menarget Menteri BUMN," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (1/11/2015).
Dia mengatakan bagaimanapun, JK secara politik merepresentasikan PDIP, bukan Golkar karena JK maju dalam Pemilu Presiden 2014 dari PDIP. Selain itu, dia menilai, apabila memang ada kepentingan politik di balik Pansus Pelindo II, misalnya ingin mencopot Rini dari Menteri BUMN, itu ranahnya bukan di pansus.
"Pak Jokowi-JK itu representasinya PDIP, jadi cukup Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) bilang ke Pak Jokowi dan Pak JK untuk mengganti Rini," ujarnya.
Dia menilai kalau memang wacana memanggil JK itu dalam konteks murni untuk mengungkap masalah di Pelindo II maka sah-sah saja. Namun menurut dia, kalau targetnya untuk mencopot jabatan menteri atau direksi, maka terlalu kecil apabila dilakukan melalui pansus.
"DPR itu tidak pada tempatnya mengurusi hal yang kecil seperti itu, DPR itu urusannya makro," katanya.
Selama dua pekan bekerja, Pansus Pelindo II sudah memanggil beberapa pihak untuk menelusuri berbagai dugaan pelanggaran di perusahaan BUMN tersebut.
Pihak-pihak tersebut antara lain Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol Anang Iskandar, mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso, Kepala PPATK M. Yusuf, dan anggota BPK Achsanul Qosasih. Selain itu Pansus sudah memanggil Jaksa Agung dan jajarannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung
-
Tak Tunggu Laporan Resmi; Polisi 'Jemput Bola', Buka Hotline Cari 3 Mahasiswa yang Hilang
-
Skandal Korupsi Kemenaker Melebar, KPK Buka Peluang Periksa Menaker Yassierli
-
Siapa Lelaki Misterius yang Fotonya Ada di Ruang Kerja Prabowo?
-
Dari Molotov Sampai Dispenser Jarahan, Jadi Barang Bukti Polisi Tangkap 16 Perusuh Demo Jakarta
-
BBM di SPBU Swasta Langka, Menteri Bahlil: Kolaborasi Saja dengan Pertamina
-
Polisi Tetapkan 16 Perusak di Demo Jakarta Jadi Tersangka, Polda Metro: Ada Anak di Bawah Umur
-
Skandal 600 Ribu Rekening: Penerima Bansos Ketahuan Main Judi Online, Kemensos Ancam Cabut Bantuan
-
Misteri Foto Detik-Detik Eksekusi Letkol Untung, Bagaimana Bisa Dimiliki AFP?
-
Kebijakan Baru Impor BBM Ancam Iklim Investasi, Target Ekonomi Prabowo Bisa Ambyar