Suara.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membantah Kementerian Sosial mempersiapkan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Suku Anak Dalam di Jambi beberapa waktu lalu.
Hal ini sekaligus meluruskan tentang beredarnya foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Suku Anak Dalam yang dianggap netizen sebagai rekayasa.
"Yang dilakukan Sabtu lalu, jauh dari apa yang direkayasa, atau di-apa dan seterusnya-dan seterusnya. Kebetulan baru pertama kali presiden bersapa langsung kepada suku anak dalam. Jadi posisi itu, jangan pikir karena presiden datang, Mensos menyiapkan, bukan," kata Khofifah dalam Rapat Kordinasi Komunitas Adat Terpencil (KAT), di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Khofifah mengatakan, Kementerian Sosial bertugas untuk menyapa dan memperhatikan warga negara Indonesia di lokasi terpencil, termasuk Suku Anak Dalam. Tugas ini pun sudah berjalan sejak tahun 1969.
Khofifah menerangkan, dengan adanya pertemuan Presiden Jokowi dengan Suku Anak Dalam, hal ini membuat perspektif positif. Sebab, dengan begini, publik menjadi tahu keberadaan Suku Anak Dalam.
"Kebetulan baru sabtu lalu ada seorang presiden bersapa langsung kepada Suku Anak Dalam. Plusnya adalah tiba-tiba perspektif publik langsung tertuju ke suku anak dalam seperti apa," ujar dia.
KAT, sambungnya, bertugas untuk memberikan pendampingan dan penyapaan terhadap warga negara terpencil. Tujuannya, supaya seluruh warga negara mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
"Kita jadi tahu, kalau melindungi mereka itu hutan jangan dijadikan sawit, jangan dijadikan karet, jangan smpe terbakar, dan seterusnya dan seterusnya. Lah upaya itu yang mengawal kita semua," kata dia.
"Dan saya ingin menyampaikan, bahwa ada warga di negeri harus kita sapa dengan brbagai pendekatan sesuai dengn kultur mereka," sambung Ketua Muslimah Nahdlatul Ulama (NU).
Berita Terkait
-
Idrus Marham Usul Muktamar PBNU Dipercepat ke Mei 2026 demi Akhiri Konflik
-
Kisruh PBNU, Kader Muda Serukan Patuhi AD/ART dan Hormati Ikhtiar Islah Kiai Sepuh
-
Mahfud MD Ungkap Pemicu Desakan Mundur Ketum PBNU
-
Konflik PBNU Memanas, Mahfud MD: Saya Hanya Ingin NU Tetap Selamat
-
Meski Tanpa Stempel PBNU, Gus Tajul Tegaskan Surat Pemberhentian Gus Yahya Tetap Valid
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri