Suara.com - Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Jakarta pada Sabtu (7/11/2015) membuat beberapa wilayah di Ibu Kota masih terendam banjir. Salah satunya yang terjadi di dalam terowongan Dukuh Atas, Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan banjir disebabkan karena ada mesin pompa penyedot air yang tidak berfungsi.
"Kita udah temukan masalahnya, pompanya rusak satu. Karena ada lumpur, kasus ini terulang lagi seperti kasus Semanggi dulu. Semanggi dulu juga pernah tergenang," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/11/2015).
"Makanya saya bilang, kenapa nghak dibersihin? Yang meresap mesin PAM, pompa yang ditaruh di air, kalau airnya sudah menyentuh level sekian, pompanya itu otomatis naik. Nah ternyata klepnya itu kena lumpur. Jadi begitu masuk, nggak naik," Ahok menambahkan.
Pada saat banjir dikatakan Ahok kamera CCTV di kawasan Dukuh Atas juga mati. Hal itu yang membuat petugas di Dinas Pekerjaan Umum kesulitan untuk melacak kawasan mana saja yang tergenang.
"Jadi itu cuma masalah klep, klepnya nggak hidup," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu membantah kalau mesin penyedot air di Jakarta banyak yang tak terawat. Ahok mengklaim setelah banyaknya petugas kebersihan dari pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) yang bekerja membersihkan selokan dan saluran air sudah sedikit membantu mengatasi banjir di Jakarta.
"Itu udah sering (dilakukan perawatan), tapi kadang-kadang klep itu yang cepat rusak, begitu air masuk, kan itu terlalu turun, jadi saya udah lihat, nggak bisa nyalahin orang PU juga," ujarnya.
Ahok juga memastikan saat ini sudah tidak ada lagi waduk-waduk atau pintu air yang tersumbat oleh sampah. Dengan begitu tidak ada lagi volume air yang meluap ke permukaan.
"Makanya sekarang yang untuk waduk-waduk kita udah pengalaman sekarang. Kita udah tungguin alat berat, dipasang, jadi nggak mungkin lagi volume air kesumbat oleh sampah," jelas Ahok.
Berita Terkait
-
Soleh Solihun Mendadak Layangkan Kritik Terbuka ke Pramono Anung, Ada Apa?
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Gebrakan Pramono Anung Lantik 2.700 Pejabat Baru DKI Dalam 2 Pekan, Akhiri Kekosongan Birokrasi
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional