Suara.com - Pasangan Calon Wali Kota Surabaya Rasiyo-Lucy (PAN dan Demokrat) dan Risma-Whisnu (PDIP) membeberkan harta kekayaannya pada acara Pembekalan dan Deklarasi Calon Kepala Daerah dan Penyelenggara Pilkada se-Jatim, yang digelar KPK dan KPU Jatim di auditorium Rektorat Unesa, Kamis (12/11/2015).
"Calon kepala daerah yang kaya belum tentu bersih, begitu juga calon kepala yang hartanya minim juga belum tentu bersih dari korupsi," kata Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Airin Martanti.
Menurut dia, pihaknya bersama masyarakat LSM, agama dan komunitas di Surabaya sudah mendeklarasikan diri untuk memilih calon kepala daerah yang bersih dan yang tidak pernah tersangkut masalah hukum.
"Kita mengajak elemen masyarakat ikut serta mengawasi kepemilikan harta kekayaan penyelenggaraan negara, baik kepala daerah di tingkat pusat maupun daerah," katanya.
Cawali Rasiyo mengumumkan memiliki kekayaan sebanyak Rp7.750.262.898, sedangkan, pasangannya Lucy Kurniasari memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dari Rasiyo yakni mencapai Rp12.913.000.000.
Lalu Cawali Tri Rismaharini melaporkan kekayaannya yang jumlahnya jauh lebih sedikit, baik dari Rasiyo maupun Lucy. Risma mengatakan, kekayaannya per tanggal 23 Juli 2015 lalu hanya sebesar Rp1.832.477.524. Sementara itu Whisnu Sakti Buana melaporkan kekayaannya hingga Rp20.527.116.750.
Saat ditanya, apakah dirinya telah menggunakan uangnya untuk membayar mahar kepada PDIP untuk pencalonannya, Risma buru-buru membantahnya.
"Kita di PDIP itu tidak pernah dikenakan biaya sama sekali untuk mahar," ujarnya.
Risma berharap KPK juga turut aktif menjadi pihak yang melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap fenomena politik uang dalam pilkada.
"Kalau tidak, hal ini akan menurunkan kualitas penyelenggaraan pilkada," ujar Risma.
Terkait gratifikasi, saat menjadi Wali Kota Surabaya, Risma punya cara agar tidak terjerat kasus gratifikasi. Cara yang dia lakukan itu, di antaranya membuat sistem di mana semua orang tidak bisa berhubungan langsung dengan dirinya, dan menerapkan standar yang telah disepakati dunia internasional.
"Saya juga menghindari pertemuan langsung dengan pihak-pihak, seperti investor guna membentengi diri dan mencegah celah gratifikasi," ujarnya.
Sementara Whisnu menyatakan semua kekayaannya itu bisa dipertanggungjawabkan perolehannya. Whisnu menegaskan dirinya tidak akan mengandalkan kekuatan uang untuk memenangkan Pilkada Surabaya.
"Semuanya berasal dari kesolidan kader, dan kecintaan warga kepada Bu Risma," katanya.
Berita Terkait
-
Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli Golkar Kini Usul Pilpres-Pileg Juga Dipisah
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
-
Kemendagri Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Lagi Besok di Monas, Persiapan Rinci Gladi Bersih Pelantikan
-
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024: Khofifah-Emil Puncaki Perolehan Suara Pilkada Serentak
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak
-
BNPB Klaim Tragedi Ambruknya Ponpes Al Khoziny sebagai Bencana dengan Korban Terbanyak 2025
-
Jerat Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka, Polri Usut Dugaan Pencucian Uang Kasus Korupsi PLTU 1 Kalbar