Suara.com - Pasangan Calon Wali Kota Surabaya Rasiyo-Lucy (PAN dan Demokrat) dan Risma-Whisnu (PDIP) membeberkan harta kekayaannya pada acara Pembekalan dan Deklarasi Calon Kepala Daerah dan Penyelenggara Pilkada se-Jatim, yang digelar KPK dan KPU Jatim di auditorium Rektorat Unesa, Kamis (12/11/2015).
"Calon kepala daerah yang kaya belum tentu bersih, begitu juga calon kepala yang hartanya minim juga belum tentu bersih dari korupsi," kata Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Airin Martanti.
Menurut dia, pihaknya bersama masyarakat LSM, agama dan komunitas di Surabaya sudah mendeklarasikan diri untuk memilih calon kepala daerah yang bersih dan yang tidak pernah tersangkut masalah hukum.
"Kita mengajak elemen masyarakat ikut serta mengawasi kepemilikan harta kekayaan penyelenggaraan negara, baik kepala daerah di tingkat pusat maupun daerah," katanya.
Cawali Rasiyo mengumumkan memiliki kekayaan sebanyak Rp7.750.262.898, sedangkan, pasangannya Lucy Kurniasari memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dari Rasiyo yakni mencapai Rp12.913.000.000.
Lalu Cawali Tri Rismaharini melaporkan kekayaannya yang jumlahnya jauh lebih sedikit, baik dari Rasiyo maupun Lucy. Risma mengatakan, kekayaannya per tanggal 23 Juli 2015 lalu hanya sebesar Rp1.832.477.524. Sementara itu Whisnu Sakti Buana melaporkan kekayaannya hingga Rp20.527.116.750.
Saat ditanya, apakah dirinya telah menggunakan uangnya untuk membayar mahar kepada PDIP untuk pencalonannya, Risma buru-buru membantahnya.
"Kita di PDIP itu tidak pernah dikenakan biaya sama sekali untuk mahar," ujarnya.
Risma berharap KPK juga turut aktif menjadi pihak yang melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap fenomena politik uang dalam pilkada.
"Kalau tidak, hal ini akan menurunkan kualitas penyelenggaraan pilkada," ujar Risma.
Terkait gratifikasi, saat menjadi Wali Kota Surabaya, Risma punya cara agar tidak terjerat kasus gratifikasi. Cara yang dia lakukan itu, di antaranya membuat sistem di mana semua orang tidak bisa berhubungan langsung dengan dirinya, dan menerapkan standar yang telah disepakati dunia internasional.
"Saya juga menghindari pertemuan langsung dengan pihak-pihak, seperti investor guna membentengi diri dan mencegah celah gratifikasi," ujarnya.
Sementara Whisnu menyatakan semua kekayaannya itu bisa dipertanggungjawabkan perolehannya. Whisnu menegaskan dirinya tidak akan mengandalkan kekuatan uang untuk memenangkan Pilkada Surabaya.
"Semuanya berasal dari kesolidan kader, dan kecintaan warga kepada Bu Risma," katanya.
Berita Terkait
-
Risma Apresiasi Sopir Ambulans dan Relawan Bencana: Bekerja Tanpa Libur, Tanpa Pamrih
-
Eks Mensos Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Hadapi Bencana, Belajar dari Simeulue hingga Sumbar
-
Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli Golkar Kini Usul Pilpres-Pileg Juga Dipisah
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar