Soal Jual Nama Presiden, Anggota DPR: Jangan Bikin Gaduh Politik

Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, menilai pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut ada politisi yang mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla untuk perpanjangan PT Freeport, bisa menimbulkan kegaduhan politik.

Menurut Syaifullah, jika ada politisi yang terlibat, sebaiknya langsung disebut saja nama politisi yang menyalahgunakan jabatan sebagai anggota DPR dan menjual nama Presiden dan Wapres itu.

"Kalau ada yang mencatut nama Presiden, tunjuk namanya. Jangan terlalu banyak menyebarkan isu politik. Isu itu bisa membuat kegaduhan politik," ujar Syaifullah, usai menghadiri diskusi bertema "Reshuffle Jilid 2: Kepentingan Siapa", di Gedung Nusantara III, DPR, Kamis (12/11/2015).

Menurut Syaifullah, Presiden Jokowi sudah mengingatkan kepada seluruh pejabat pemerintah untuk tidak membuat kegaduhan politik. Ia menyarankan jika ada politisi terlibat, langsung saja dilaporkan kepada aparat kepolisian.

"Kalau ada politisi yang terlibat, adukan ke polisi. Isu itu bisa membuat kegaduhan politik," ujarnya lagi.

Mengenai siapa kira-kira politisi yang terlibat itu, Syaifullah mengaku tak mengetahui siapa politisi yang dimaksud Sudirman Said. "Saya tidak tahu," kilahnya.

Yang jelas menurutnya, pernyataan Sudirman Said bisa merupakan sebuah fitnah, serta harus segera dikonfirmasi.

"Tunjuk hidungnya siapa proses, bener nggak tanya juga freeportnya bener nggak, jangan membuat fitnah begini
Ini tandanya dunia makin kiamat," tutur Syaifullah.

Ia menegaskan, para menteri untuk tidak membuat kegaduhan politik. Publik pun bertanya-tanya siapa politisi yang dimaksud.

"Jadi sebaiknya para menteri tertib kembali dan diingatkan kembali untuk tidak membuat kegaduhan politik baru. Jangan buat kegaduhan politik. Sebut saja politisinya apa itu ada di KIH atau KMP. Ini memberi tanda tanya besar kepada semua," tegasnya.

Pernyataan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang menyebut ada politisi yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia dan mendapatkan saham terus bergulir.