Suara.com - Pengadilan rakyat kasus pelanggaran berat HAM peristiwa tahun 1965 (International People’s Tribunal on 1965 crimes against humanity in Indonesia) digelar di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11/2015) sampai Jumat (13/11/2015).
Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pengadilan tersebut? Steering Committee International People’s Tribunal 1965 Dolorosa Sinaga mengaku tidak tahu.
"Begini soal total anggaran saya kurang tahu persis berapa. Tapi kalau ditanya anggaran darimana, itu anggaran dari publik dan sejumlah donasi dari sejumlah pihak," ujar Dolorosa di Cikini, Menteng, Jakarta, Jumat (13/11/2015).
International People’s Tribunal didorong untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang selama ini diabaikan pemerintah.
Dolorosa mengatakan penyelenggaraan pengadilan di Den Haag sejalan dengan keinginan beragam kelompok masyarakat yang peduli penanganan kasus HAM berat tahun 1965.
Dia berharap upaya International People’s Tribunal 1965 membuahkan rekomendasi.
"Bahwa kasus 65 ini kan sudah dicoba oleh begitu banyak kelompok masyarakat Indonesia yang peduli dengan pelanggaran HAM berat. Dan, menyuarakan itu dengan bentuk atau kegiatan yang berbeda-berbeda, tapi dalam satu perspektif bahwa penelusuran sejarah, pelengkapan kebenaran harus diungkapkan, keadilan terhadap korban harus dilakukan, negara harus tanggungjawab terhadap korban 65," kata Dolorosa.
Proses International People’s Tribunal 1965 masih akan panjang dan tidak berhenti setelah keluar rekomendasi. Apapun hasilnya nanti, diharapkan agar pemerintah Indonesia mau mengklarifikasi peristiwa pelanggaran HAM 1965.
"Kami berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan, ini mengembalikan darurat martabat para korban sebagai manusia. Penderitaan yang pernah mereka alami diakui dan diberi pertanggungjawaban," kata Dolorosa.
Dia menepis anggapan International People’s Tribunal 1965 akan menjatuhkan martabat Indonesia. Menurutnya, justru sebaliknya.
"Ini malah akan menguatkan Indonesia di internasional. Justru kalau indonesia mengakui kesalahan yang pernah dibuat di masa lampau dan memberikan perlindungan martabat pada korban-korbannya kita akan dilihat bangsa yang besar," kata Dolorosa.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Maaf dari Trans7 Belum Cukup, Alumni Ponpes Lirboyo Ingin Bertemu PH Program Xpose Uncensored
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
Pilihan
-
Prabowo Mau Beli Jet Tempur China Senilai Rp148 Triliun, Purbaya Langsung ACC!
-
Menkeu Purbaya Mulai Tarik Pungutan Ekspor Biji Kakao 7,5 Persen
-
4 Rekomendasi HP 2 Jutaan Layar AMOLED yang Tetap Jelas di Bawah Terik Matahari
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
Terkini
-
Ammar Zoni Ditantang Ajukan JC, Perannya Bisa Bongkar Bandar Narkoba Kakap Kalangan Artis?
-
Immanuel Ebenezer Noel Gigit Jari! KPK Perpanjang Penahanan untuk Kedua Kalinya
-
Koalisi Sipil Desak Menag Minta Maaf Soal Pernyataan Kekerasan Seksual di Ponpes Terlalu Dibesarkan
-
Ketua DPD RI Apresiasi MK Kabulkan Permohonan JR Terhadap UU Cipta Kerja
-
Peringatan Keras Kejagung: WNA di Kursi Direksi BUMN Tetap Bisa Dipenjara Jika Rugikan Negara!
-
Kementerian ESDM Dapat Skor Kinerja Paling Rendah di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Survei Satu Tahun Prabowo-Gibran: Kemdikdasmen di Peringkat Teratas, Tapi Nilainya Tidak Istimewa
-
Begini Cara Polres Kerinci Meraih Penghargaan Kompolnas Awards, Kapolda Jambi: Tiru dan Tingkatkan!
-
Pulangkan Duit Korupsi Chromebook Nyaris Rp10 M ke Kejagung, Siapa Saja yang Setor?
-
Kejagung: Hampir Rp10 Miliar Uang Dikembalikan terkait Kasus Korupsi Chromebook