Suara.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang memberi sinyal kepada wartawan mengenai siapa sesungguhnya politisi DPR yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk minta saham PT. Freeport Indonesia.
"Yang terima tadi Pak Hardi Susilo, dari Fraksi Golkar, Fraksi Golkar, Fraksi Golkar, dari Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan saya dari Fraksi PDI Perjuangan," ujar Junimart di gedung Nusantara II, DPR, Senin (16/11/2015).
Pernyataan tersebut menyusul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan identitas politisi yang menjual nama Presiden dan Wakil Presiden ke Freeport kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Identitas kita serahkan pada pada MKD, "ujar Sudirman dalam jumpa pers di gedung Nusantara II, DPR, Senin (16/11/2015).
Sudirman menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada MKD.
"Satu orang (anggota DPR). Kita tunggu MKD bekerja," katanya.
"Tadi saya menjelaskan nama, waktu dan tempat kejadian dan pokok pembicaraan yang dilakukan oleh oknum salah satu anggota DPR dan Pimpinan PT. Freeport Indonesia agar MKD dapat menindaklanjuti dengan proses yang institusional dan konstitusional," Sudirman menambahkan.
Sudirman menuturkan seorang anggota DPR bersama seorang pengusaha telah beberapakali bertemu dengan pimpinan Freeport. Pertemuan ketiga berlangsung pada Senin 8 Juni 2015 antara jam 14.00 hingga 16.00 WIB di salah satu hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta.
"Anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PTFI," katanya.
Anggota DPR tersebut, katanya, juga meminta saham dan mengatakan sahamnya akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
"Dia (anggota DPR) meminta agar PTFI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," katanya.
Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul memberikan petunjuk penting mengenai identitas politisi DPR yang dilaporkan Sudirman ke MKD. Ruhut menyebutnya sebagai "komandan" anggota dewan.
"Ya kalian tahulah komandan itu. Ya kan kalian tahu komandan kami siapalah kan kalian tahu," ujar Ruhut di DPR.
Meski didesak untuk menyebut siapa komandan anggota DPR itu? Ruhut tidak mau menyebutnya.
Hanya saja, Ruhut mengatakan informasi ini dia dapatkan dari bukti yang dimasukkan untuk laporan yang dibawa Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut