Transkrip Diduga Isi Pembicaraan Pimpinan DPR Soal Freeport Bocor

Di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pimpinan DPR perlu membahas pelaporan kasus anggota DPR mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam proses perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

"Ya kalau dari internal kita, kita harus membicarakan yang membuat suatu kegaduhan. Itu harus kita bicarakan," kata Setya dikutip dari Antara.

Menurut Setya para pimpinan DPR akan bekerja bersama membahas laporan dugaan itu demi kepentingan masyarakat dan negara.

Ketua DPR RI mengatakan MKD bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan kepada anggota DPR RI.

"MKD ini adalah merupakan wadah yang dipercaya dan ini merupakan suatu barometer kita untuk bisa menyelesaikan kalau ada hal apa kepada anggota DPR supaya kewibawaan daripada anggota DPR itu supaya baik," kata Setya. 

Usai berbicara dengan Setya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Setya tidak menjual nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

"Novanto menyampaikan bahwa dia tidak menyampaikan menjual namalah," kata Jusuf Kalla ditemui di kantor Wapres.

Menurut Jusuf Kalla, jika Setya memang melakukan pertemuan dengan petinggi PT. Freeport, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan jabatan sebagai Ketua DPR RI.

"Pasti bertemu bukan sebagai Ketua DPR karena tidak ada urusannya itu," kata Wapres terkait isu pertemuan anggota DPR dengan petinggi PT. Freeport, dikutip dari Antara.

Setya yang juga pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar tiba di kantor Wapres pada sekitar pukul 14.50 WIB dan melaksanakan pertemuan dengan hingga pukul 15.30 WIB.

Dia melakukan klarifikasi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait tudingan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres RI dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

"Ya saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalah-masalah ini untuk kepentingan yang lebih jauh. Jadi saya tidak pernah membawa nama-nama Presiden atau Wapres," kata Setya.

Sebelumnya, Sudirman Said mengatakan di beberapa media elektronik dan televisi nasional bahwa pada beberapa bulan lalu pihak Freeport dihubungi oleh beberapa tokoh politik dan anggota DPR yang sangat punya pengaruh, dan menjual nama Presiden dan Wapres yang seolah-olah meminta saham kosong.

"Saya bersyukur proses itu tidak terjadi, sehingga Indonesia tidak dipermalukan dan akhirnya proses ini melalui jalur yang normal, di mana sektor mengambil keputusan dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui deal semacam itu," kata Sudirman.