Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan ikut disebut-sebut dalam transkrip rekaman percakapan antara Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto, pengusaha minyak berinisial R, dan pimpinan PT. Freeport Indonesia berinisial MS.
Percakapan tersebut diduga berlangsung di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015. Mereka membicarakan perpanjangan kontrak karya Freeport yang bakal berakhir 2021.
Dalam permbicaraan tersebut, politisi berkuasa di DPR tersebut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Ia mengaku sudah bertemu Presiden untuk mendiskusikan perpanjangan kontrak Freeport. Politisi tersebut yakin masa kontrak Freeport segera disetujui pemerintah untuk diperpanjang. Sebagai imbalan, politisi ini minta saham Freeport untuk Presiden sebesar 11 persen dan untuk Wakil Presiden sembilan persen. Dia sendiri minta bagian 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka di Paniai, Papua.
"Pak Luhut dikerjain kan begitu kan...Nah sekarang kita tahu kondisinya...Saya yakin juga karena presiden kasih kode begitu berkali-kali segala urusan yang kita titipkan ke Presiden selalu kita bertiga, saya, pak Luhut, dan Presiden setuju sudah," kata politisi DPR tersebut kepada pimpinan Freeport. "Jadi kita harus banyak akal. Kita harus jeli, kuncinya ada pada Pak Luhut dan saya."
Menanggapi namanya disebut-sebut, Luhut membantah keras.
"Mengenai saya sendiri yang disebut dalam typing itu, saya tidak mungkin melakukan itu. Saya sudah selesai dengan diri saya. Saya tegaskan tidak akan ada negosiasi dengan siapapun untuk perpanjangan kontrak itu," kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Namun, kendati namanya disebut-sebut dalam transkrip rekaman yang telah dilaporkan Menteri ESDM ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Luhut tidak merasa dicemarkan.
"Gak ada, saya tidak merasa tercemar. Saya sudah janji dengan istri saya bahwa selama saya jadi menko saya tidak akan pernah melacurkan jabatan saya," kata dia.
Luhut menegaskan dia tidak pernah membicarakan perpanjangan kontrak karya Freeport, bahkan ketika dia pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu.
"Selama di Amerika, saya tidak pernah membicarakan Freeport, saya murni membicarakan soal Presiden," katanya.
Percakapan tersebut diduga berlangsung di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015. Mereka membicarakan perpanjangan kontrak karya Freeport yang bakal berakhir 2021.
Dalam permbicaraan tersebut, politisi berkuasa di DPR tersebut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Ia mengaku sudah bertemu Presiden untuk mendiskusikan perpanjangan kontrak Freeport. Politisi tersebut yakin masa kontrak Freeport segera disetujui pemerintah untuk diperpanjang. Sebagai imbalan, politisi ini minta saham Freeport untuk Presiden sebesar 11 persen dan untuk Wakil Presiden sembilan persen. Dia sendiri minta bagian 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka di Paniai, Papua.
"Pak Luhut dikerjain kan begitu kan...Nah sekarang kita tahu kondisinya...Saya yakin juga karena presiden kasih kode begitu berkali-kali segala urusan yang kita titipkan ke Presiden selalu kita bertiga, saya, pak Luhut, dan Presiden setuju sudah," kata politisi DPR tersebut kepada pimpinan Freeport. "Jadi kita harus banyak akal. Kita harus jeli, kuncinya ada pada Pak Luhut dan saya."
Menanggapi namanya disebut-sebut, Luhut membantah keras.
"Mengenai saya sendiri yang disebut dalam typing itu, saya tidak mungkin melakukan itu. Saya sudah selesai dengan diri saya. Saya tegaskan tidak akan ada negosiasi dengan siapapun untuk perpanjangan kontrak itu," kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Namun, kendati namanya disebut-sebut dalam transkrip rekaman yang telah dilaporkan Menteri ESDM ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Luhut tidak merasa dicemarkan.
"Gak ada, saya tidak merasa tercemar. Saya sudah janji dengan istri saya bahwa selama saya jadi menko saya tidak akan pernah melacurkan jabatan saya," kata dia.
Luhut menegaskan dia tidak pernah membicarakan perpanjangan kontrak karya Freeport, bahkan ketika dia pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu.
"Selama di Amerika, saya tidak pernah membicarakan Freeport, saya murni membicarakan soal Presiden," katanya.
Di sejumlah kesempatan, Setya Novanto membantah keras mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia juga membanta minta saham dalam pertemuan dengan pimpinan Freeport. Ia menyayangkan beredarnya transkrip percakapan yang menurutnya tidak utuh.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting