Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan ikut disebut-sebut dalam transkrip rekaman percakapan antara Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto, pengusaha minyak berinisial R, dan pimpinan PT. Freeport Indonesia berinisial MS.
Percakapan tersebut diduga berlangsung di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015. Mereka membicarakan perpanjangan kontrak karya Freeport yang bakal berakhir 2021.
Dalam permbicaraan tersebut, politisi berkuasa di DPR tersebut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Ia mengaku sudah bertemu Presiden untuk mendiskusikan perpanjangan kontrak Freeport. Politisi tersebut yakin masa kontrak Freeport segera disetujui pemerintah untuk diperpanjang. Sebagai imbalan, politisi ini minta saham Freeport untuk Presiden sebesar 11 persen dan untuk Wakil Presiden sembilan persen. Dia sendiri minta bagian 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka di Paniai, Papua.
"Pak Luhut dikerjain kan begitu kan...Nah sekarang kita tahu kondisinya...Saya yakin juga karena presiden kasih kode begitu berkali-kali segala urusan yang kita titipkan ke Presiden selalu kita bertiga, saya, pak Luhut, dan Presiden setuju sudah," kata politisi DPR tersebut kepada pimpinan Freeport. "Jadi kita harus banyak akal. Kita harus jeli, kuncinya ada pada Pak Luhut dan saya."
Menanggapi namanya disebut-sebut, Luhut membantah keras.
"Mengenai saya sendiri yang disebut dalam typing itu, saya tidak mungkin melakukan itu. Saya sudah selesai dengan diri saya. Saya tegaskan tidak akan ada negosiasi dengan siapapun untuk perpanjangan kontrak itu," kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Namun, kendati namanya disebut-sebut dalam transkrip rekaman yang telah dilaporkan Menteri ESDM ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Luhut tidak merasa dicemarkan.
"Gak ada, saya tidak merasa tercemar. Saya sudah janji dengan istri saya bahwa selama saya jadi menko saya tidak akan pernah melacurkan jabatan saya," kata dia.
Luhut menegaskan dia tidak pernah membicarakan perpanjangan kontrak karya Freeport, bahkan ketika dia pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu.
"Selama di Amerika, saya tidak pernah membicarakan Freeport, saya murni membicarakan soal Presiden," katanya.
Percakapan tersebut diduga berlangsung di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015. Mereka membicarakan perpanjangan kontrak karya Freeport yang bakal berakhir 2021.
Dalam permbicaraan tersebut, politisi berkuasa di DPR tersebut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Ia mengaku sudah bertemu Presiden untuk mendiskusikan perpanjangan kontrak Freeport. Politisi tersebut yakin masa kontrak Freeport segera disetujui pemerintah untuk diperpanjang. Sebagai imbalan, politisi ini minta saham Freeport untuk Presiden sebesar 11 persen dan untuk Wakil Presiden sembilan persen. Dia sendiri minta bagian 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka di Paniai, Papua.
"Pak Luhut dikerjain kan begitu kan...Nah sekarang kita tahu kondisinya...Saya yakin juga karena presiden kasih kode begitu berkali-kali segala urusan yang kita titipkan ke Presiden selalu kita bertiga, saya, pak Luhut, dan Presiden setuju sudah," kata politisi DPR tersebut kepada pimpinan Freeport. "Jadi kita harus banyak akal. Kita harus jeli, kuncinya ada pada Pak Luhut dan saya."
Menanggapi namanya disebut-sebut, Luhut membantah keras.
"Mengenai saya sendiri yang disebut dalam typing itu, saya tidak mungkin melakukan itu. Saya sudah selesai dengan diri saya. Saya tegaskan tidak akan ada negosiasi dengan siapapun untuk perpanjangan kontrak itu," kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Namun, kendati namanya disebut-sebut dalam transkrip rekaman yang telah dilaporkan Menteri ESDM ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Luhut tidak merasa dicemarkan.
"Gak ada, saya tidak merasa tercemar. Saya sudah janji dengan istri saya bahwa selama saya jadi menko saya tidak akan pernah melacurkan jabatan saya," kata dia.
Luhut menegaskan dia tidak pernah membicarakan perpanjangan kontrak karya Freeport, bahkan ketika dia pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu.
"Selama di Amerika, saya tidak pernah membicarakan Freeport, saya murni membicarakan soal Presiden," katanya.
Di sejumlah kesempatan, Setya Novanto membantah keras mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia juga membanta minta saham dalam pertemuan dengan pimpinan Freeport. Ia menyayangkan beredarnya transkrip percakapan yang menurutnya tidak utuh.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
Terkini
-
Syahganda Nainggolan: Langkah Prabowo di Board of Peace Bentuk Realisme Politik
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana