Ketua DPR RI Setya Novanto saat meninggalkan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Keberhasilan Setya Novanto untuk menduduki kursi pimpinan DPR membuat banyak pihak merasa kaget. Lembaga Swadaya Masyarakat yang getol dalam melawan korupsi, Indonesia Corruption Watch(ICW) adalah salah satu lembaga yang sudah sejak awal meragukan kemampuan Setnov menjaadi Ketua DPR.
"ICW sudah sejak awal meragukan kemampuan Setya Novanto untuk menjadi Ketua DPR," kata Peneliti ICW, Almas Scafrina di Kantor Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia(Formappi) Matraman, Jakarta Timur, Kamis(19/11/2015).
Keragauan ICW tersebut bukan tanpa dasar. Pasalnya Politisi Golkar tersebut kerap akrab dengan berbagai kasus korupsi. Sebut saja, kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, dimana PT Era Giat Prima milik Setnov bersama Djoko Tjandradan Cahyadi Kumala, mendapat mandat menagih utang Bank Bali kepada Bank Dagang Indonesia. Imbalan yang didapat Setnov Cs adalah 500 miliar rupiah yang merugikan negara, namun pengusutannya dihentikan tahun 2003. Selain itu, kasus lain adalah ketika nama Setnov disebutkan oleh Mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhamad Nazaruddin dalam kasus korupsi e-KTP.
"Kami melihat dia sudah akrab dengan sejumlah kasus, seperti disebutkan oleh Nazaruddin, Bank Bali," jelas Almas.
Meski begitu, hal yang paling disayangkan oleh ICW adalah, Setnov tidak pernah sadar untuk berhenti membuat kasus. Sebelumnya, bersama dengan Fadli Zon pergi ke Amerika Serikat dan bertemu dengan Calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Namun, sekarang langsung membuat masalah lagi dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta jatah saham ke PT. Freeport Inndonesia.
"Tapi yang lebih disayangkan Setya Novanto ini tidak pernah belajar kasus sebelumnya, dia tidak taat terhadap kode etik dan sudah melakukan kegiatan di luar kewenangannya. Itu sangat mencoreng nama DPR," tutup Alamas.
Komentar
Berita Terkait
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Pegawainya Terjaring OTT KPK, Pengawasan Internal BPK Dinilai Gagal Total
-
ICW: Audit BPK Jadi Komoditas Dagang, WTP Cuma Alat Pencitraan Politik
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan
-
Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?
-
AI Digadang-gadang Mampu Kurangi Emisi Karbon, Benarkah?
-
Stop Stigma Anti-Negara! Kritik Bukan Ancaman, Semua Presiden Wajib Tunduk pada Konstitusi!
-
Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai
-
Wamensos Apresiasi Dukungan ESQ Group untuk Pendidikan dan Karier Siswa Sekolah Rakyat
-
Sekolah Rakyat Ubah Jalan Hidup Aldo, Mantan Tukang Las Kini Punya Impian ke Negeri Sakura
-
Bupati Kediri Apresiasi Capaian Siswa Sekolah Rakyat dalam Open House 2026
-
Rano Karno Janji Tuntaskan Banjir Abadi Joglo: Jalan Ambles Aja Kita Perbaiki
-
Washington D.C. Kalah, Jakarta Masuk Peringkat 53 Kota Terbaik Dunia