ISIS Klaim Bertanggung Jawab Serangan Masjid di Bangladesh

Suara.com - Kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengaku bertanggung jawab atas serangan bersenjata yang menewaskan seorang Syiah dan melukai tiga orang lainnya di sebuah masjid di Bangladesh.

Itu adalah serangan kedua yang menargetkan agama minoritas dalam satu bulan ini. Namun, seorang pejabat Bangladesh membantah jika ISIS dan Levant beroperasi di negara Asia Selatan yang berjumlah 160 juta orang itu.

Tiga orang bertopeng memasuki masjid Imam Khomeini di desa Haripur dan mulai menembak tanpa pandang bulu sebelum melarikan diri, saksi mengatakan itu kepada Al Jazeera. Setidaknya 20 orang melakukan salat malam pada Kamis (26/11/).

Dua tersangka ditangkap sehubungan dengan serangan di distrik Bogra, 125 kilometer sebelah utara ibukota Dhaka. ISIS pun mengklaim bertanggung jawab atas serangan di masjid. Namun, Mustasirul Islam, wakil komiraris Polisi Metropolitan Dhaka meragukan kebenaran pernyataan ISIS.

Moazzem Hossain, seorang muadzin berusia 70 tahun meninggal tak lama setelah di bawa ke rumah sakit setempat. ISIS juga telah mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan dua warga negara asing dalam beberapa bulan terakhir, serta pembunuhan mengerikan terhadap beberapa blogger.

Pada tanggal 24 Oktober, ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangkaian ledakan yang menargetkan Muslim Syiah di Dhaka saat prosesi keagamaan, hingga menewaskan satu orang.

Namun, pihak Islam mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok bersenjata lokal berada di balik serangan, bukan ISIS.

"Mereka menggunakan nama Negara Islam untuk menarik perhatian media,"katanya.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengatakan mereka bukan Muslim sejati. "Membunuh orang saat berdoa di masjid bukanlah pekerjaan yang dilakukan seorang Muslim sejati...juga bunuh diri bukan pekerjaan seorang Muslim sejati," katanya.

Di tengah meningkatnya ancaman terhadap warga negara asing, Australia pada Jumat meminta warganya secara sukarela meninggalkan Bangladesh, dan akan dibiayai pemerintah.