Suara.com - Rencana Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) untuk mengadakan diskusi publik, “Teror Paris, Ujaran Kebencian dan Ancaman ISIS di Indonesia” di Jakarta pada, Sabtu (28/11/2015) terpaksa dibatalkan.
"Pembatalan diskusi tersebut seharusnya tidak terjadi jika polisi menjalankan fungsinya dalam menjaga keamanan, dan menjamin hak kebebasan berbicara. Apalagi tema yang diangkat diskusi ini, terkait dengan masalah keamanan, radikalisme, dan demokrasi, yang merupakan salah satu persoalan penting kita hari ini," kata Andy Budiman, Juru Bicara SEJUK saat diwawancarai Suara.com, Jumat (27/11/2015).
Diskusi tersebut sedianya akan menghadirkan Arif Zulkifli (Pimred Tempo), Ulil Abshar Abdalla (Cendekiawan Muslim), dan Sidney Jones (Pakar Terorisme) serta dimoderatori oleh Andy Budiman sendiri. Dalam acara tersebut, Sejuk menggandeng mitra. Namun dalam perkembangannya, muncul protes terhadap poster undangan acara tersebut dari kelompok Front Pembela Islam (FPI). FPI keberatan karena poster tersebut seolah menyamakan FPI dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Mitra SEJUK sendiri sudah bersedia mengganti poster undangan acara diskusi. Anehnya, Rabu (25/11/2015), Polda Metro Jaya kembali menelepon pihak yang menjadi mitra SEJUK. Polisi meminta mitra dari Sejuk menyampaikan permintaan maaf terhadap FPI. Permintaan tersebut ditolak sebab poster yang menjadi persoalan sudah disanggupi akan diganti. Lantas polisi menyarankan untuk membatalkan diskusi karena polisi menolak memberikan jaminan keamanan dalam penyelenggaraan diskusi. Akhirnya mitra SEJUK memutuskan membatalkan diskusi.
SEJUK khawatir, tekanan dan sensor semacam ini membuat percakapan mengenai agama – isu yang dianggap sensitif – menjadi tabu dan selanjutnya dihindari. SEJUK menangkap saat ini muncul kecenderungan dari aparat kemanan untuk menyensor berbagai tema diskusi yang dianggap sensitif. "Jadi sekarang modusnya lebih sophiticated. Negara tidak secara langsung melarang acara diskusi, namun seolah menciptakan situasi sehingga kebebasan menyampaika aspirasi dan pendapat jadi terhambat," jelas Andy.
Selama ini apa yang dikerjakan oleh SEJUK lewat berbagai diskusi, workshop dan kegiatan lainnya, justru mendukung upaya pemerintah, khususnya kepolisian dalam mengatasi masalah radikalisme dan menyebarluaskan nilai toleransi.
"Karena itu, kami menyayangkan sikap kepolisian yang terkesan tidak menunjukkan komitmen dalam merawat kebebasan berbicara, yang merupakan amanat penting reformasi," ujar Andy.
Berita Terkait
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Misteri 2 Kerangka Gosong di Gedung ACC Kwitang, Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus
-
Polisi Temukan 5 Gigabyte Data Rahasia Hasil Retas Bjorka, di Antaranya Milik Perusahaan Asing
-
Jelang Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi: Eggi Sudjana 2 Kali Mangkir, Alasan Berobat ke Luar Negeri
-
Dijaga Ketat 1.500 Ribu Aparat, Begini Pengamanan Berlapis Konser BLACKPINK di SUGBK Jakarta
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Detik-detik Mengerikan Banjir Bandang Seret Mahasiswa KKN UIN Walisongo di Kendal, 3 Tewas 3 Hilang
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?