Suara.com - Rencana Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) untuk mengadakan diskusi publik, “Teror Paris, Ujaran Kebencian dan Ancaman ISIS di Indonesia” di Jakarta pada, Sabtu (28/11/2015) terpaksa dibatalkan.
"Pembatalan diskusi tersebut seharusnya tidak terjadi jika polisi menjalankan fungsinya dalam menjaga keamanan, dan menjamin hak kebebasan berbicara. Apalagi tema yang diangkat diskusi ini, terkait dengan masalah keamanan, radikalisme, dan demokrasi, yang merupakan salah satu persoalan penting kita hari ini," kata Andy Budiman, Juru Bicara SEJUK saat diwawancarai Suara.com, Jumat (27/11/2015).
Diskusi tersebut sedianya akan menghadirkan Arif Zulkifli (Pimred Tempo), Ulil Abshar Abdalla (Cendekiawan Muslim), dan Sidney Jones (Pakar Terorisme) serta dimoderatori oleh Andy Budiman sendiri. Dalam acara tersebut, Sejuk menggandeng mitra. Namun dalam perkembangannya, muncul protes terhadap poster undangan acara tersebut dari kelompok Front Pembela Islam (FPI). FPI keberatan karena poster tersebut seolah menyamakan FPI dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Mitra SEJUK sendiri sudah bersedia mengganti poster undangan acara diskusi. Anehnya, Rabu (25/11/2015), Polda Metro Jaya kembali menelepon pihak yang menjadi mitra SEJUK. Polisi meminta mitra dari Sejuk menyampaikan permintaan maaf terhadap FPI. Permintaan tersebut ditolak sebab poster yang menjadi persoalan sudah disanggupi akan diganti. Lantas polisi menyarankan untuk membatalkan diskusi karena polisi menolak memberikan jaminan keamanan dalam penyelenggaraan diskusi. Akhirnya mitra SEJUK memutuskan membatalkan diskusi.
SEJUK khawatir, tekanan dan sensor semacam ini membuat percakapan mengenai agama – isu yang dianggap sensitif – menjadi tabu dan selanjutnya dihindari. SEJUK menangkap saat ini muncul kecenderungan dari aparat kemanan untuk menyensor berbagai tema diskusi yang dianggap sensitif. "Jadi sekarang modusnya lebih sophiticated. Negara tidak secara langsung melarang acara diskusi, namun seolah menciptakan situasi sehingga kebebasan menyampaika aspirasi dan pendapat jadi terhambat," jelas Andy.
Selama ini apa yang dikerjakan oleh SEJUK lewat berbagai diskusi, workshop dan kegiatan lainnya, justru mendukung upaya pemerintah, khususnya kepolisian dalam mengatasi masalah radikalisme dan menyebarluaskan nilai toleransi.
"Karena itu, kami menyayangkan sikap kepolisian yang terkesan tidak menunjukkan komitmen dalam merawat kebebasan berbicara, yang merupakan amanat penting reformasi," ujar Andy.
Berita Terkait
-
Bukan Granat Aktif! Benda di Drone Teror Advokat Depok Hanya Replika
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Tembakau Sintetis, Transaksi Dilakukan Lewat Media Sosial
-
Ada Tamu Negara! Simak Rute Penutupan Jalan di Jakarta Selama Kunjungan PM Singapura
-
Bukan yang Pertama! Polisi Duga Ada Korban Penyekapan Lain di Percetakan Senen
-
Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM