Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menargetkan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta sebesar Rp66 triliun dapat disahkan pada tanggal 21 Desember 2015.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik setelah menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama dengan pihak eksekutif untuk menentukan kapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 akan dimulai hingga pengesahan APBD DKI 2016.
"Ya kita ujungnya bahwa APBD akan disahkan tanggal 21 Desember 2015 sesuai jadwal, sebelum akhir tahun lah kita sahkan," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015).
Taufik menjelaskan pembahasan revisi KUA-PPAS 2016 baru akan kembali dibahas antara Badan Anggaran DPRD DKI dengan Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (4/12/2015) dan pada tanggal 14 Desember 2015 baru dilakukan MoU KUA-PPAS 2016.
Sedangkan untuk pembahasan RAPBD DKI dijadwalkan pada tanggal 15-20 Desember 2015.
"Karenanya rapatnya kita padatkan, Sabtu kita gunakan juga waktunya untuk pembahasan baik KUA-PPAS maupun APBD," kata Taufik.
Politisi partai Gerindra itu menjelaskan dalam rapat Bamus tadi pihak eksekutif menginginkan agar MoU KUA-PPAS antara Banggar dengan TAPD dapat dilakukan pada Jumat (4/12/2015), namun hal ini ditolak Taufik karena menurutnya tidak mungkin membutuhkan waktu singkat untuk melakukan pembahasan.
"Hal yang tidak mungkin, pembahasan KUA-PPAS itu kan detail sekarang ini. Kemarin itu kan sudah 2 bulan kita bahas tiba-tiba ada perubahan, maka dengan waktu yang 5 hari ini perubahan itu akan kita bahas. Jadi kalau minta waktu 2 hari kan diketawain orang nanti," katanya.
Lebih jauh setelah paripurna APBD 2016 digelar, pemerintah DKI langsung menyerahkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2016.
"Di Kemendagri paling lama 15 hari pembahasanya, kan bisa seminggu," katanya.
Berita Terkait
-
DPRD DKI Soroti Kesiapan LPDP Jakarta, Usul Anggaran Diprioritaskan untuk Sekolah Gratis
-
Posko Pengaduan Rakyat, Harapan Baru bagi Warga Bersengketa Tanah di Jakarta
-
61 Ribu Siswa Jakarta Belum Nikmati Sekolah Gratis
-
Ganti 13.000 KM Pipa Tua Jakarta, PAM Jaya Siapkan Proyek Jumbo Rp22,8 Triliun
-
Macet Jakarta Tak Berujung, Dishub DKI Akui Kekurangan 'Senjata' Hadapi Truk Besar Mogok
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan