Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik membantah pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan kalau pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 secara singkat berakibat lebih rentan korupsi.
"Oh enggak dong, ini beda, kalau KUA-PPAS yang sekarang diperiksa sampai satuan tiga. Kan kemarin kita udah bahas dua bulan tuh," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015).
Taufik yang juga merupakan Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menjelaskan walaupun pembahasan revisi KUA-PPAS 2016 akan dilakukan dalam waktu singkat setelah adanya penyisiran anggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama sebelas hari bisa dilakukan secara benar dan teliti.
"Anggarannya kan nggak berubah, dua bulan kita bahas tuh, anggarannya tetap Rp66 triliun tinggal isinya yang mengalami pergeseran. Jadi geser sifatnya kenapa karena nggak ada program baru," kata Taufik.
Politisi partai Gerindra itu menilai, walaupun di kemudian hari ditemukan anggaran siluman, maka menurut Taufik anggaran tersebut muncul dari SKPD DKI.
"Darimana ada anggaran siluman? yang ngajuin itu seluruh program itu eksekutif lho, dia juga nggak rubah-rubah program karena dalam ketentuan sampai satuan tiga seperti itu," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, peneliti ICW Abdullah Dahlan menyebut APBD DKI tahun ini akan kembali rentan dengan anggaran siluman. Sebab Badan Anggaran DPRD DKI hanya memiliki waktu singkat untuk membahasnya.
"Ruang pembahasan terlalu singkat. Kita khawatirkan rentan praktik transaksional. Rentan disusupi program siluman," kata Abdullah dua hari lalu.
Abdullah mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2015, pengesahan Peraturan Daerah APBD 2016 harus dilakukan satu bulan sebelum tahun anggaran baru.
"Dan ini mengancam akan berjalan tugas pokok fungsi pelayanan publik dan pembangunan juga akan mengalami keterlambatan. Akan banyak efek domino," kata dia.
Berita Terkait
-
Anggota Komisi C DPRD DKI: Terminal Kalideres Harus Renovasi Total demi Kenyamanan Pemudik
-
Bantargebang Sudah Sesak, DPRD DKI Minta Pasar Jaya Percepat Pengolahan Sampah Mandiri
-
Anggaran Triliunan Tapi Kalah dari Banyumas, Anggota DPRD Kritik Tata Kelola Sampah Jakarta
-
DPRD DKI: Sengkarut Tata Ruang Jakarta Harus Dibenahi!
-
Benarkah Gaji Nakes Jakarta Mandek 10 Tahun? Ini Duduk Perkaranya
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba