Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tindak pidana makanan berbahaya. Seorang pelaku selaku pemilik pabrik tahu berformalin berinisial SM (30) berhasil ditangkap di pabrik tahu miliknya di Jalan Raya Hankam Gang Sunter RT.007 RW.005 Kelurahan Jati Murni Kecamatan Pondok Melati, Jakarta Timur pada Rabu (2/12/2015).
Subdit I Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Agung Marliyanto mengatakan tahu yang berformalin saat dijatuhkan dari setengah meter akan memantul dan tidak akan rusak.
" Harus sangat diwaspadia masyarakat yang membeli dipasar pasar tradisional, tahu dengan pengawet formalin membuat tahu keras,padat,kenyal dan bisa tahan juga sampai 10 hari," kata Agung saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (4/12/2015).
Agung menambahkan untuk tahu tidak berformalin hanya bisa tahan sampai tiga hari saja. Untuk pemakaian bahan pengawet sendiri harus menggunakan sesuai Standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Pengawet yang disediakan oleh BPOM sendiri.
Agung membeberkan fakta bahwa kini banyak pabrik pabrik tahu nakal yang ingin mempunyai keuntungan lebih, dengan menambah bahan pengawet agar biaya murah (Formalin). Sementara untuk bahan pengawet dari BPOM biaya lebih sedikit mahal, tapi sudah dalam takaran yang teruji.
Sementara tahu dengan bahan formalin takarannya yang tidak diketahui dan apabila dikonsumsi oleh masyarakat luas bisa menyebabkan kematian.
" Bila 100 mg formalin masuk ketubuh manusia, bisa menyebabkan kematian. Namun dengan takaran yang sedikit tidak mengakibatkan kematian, tapi efek dari mengkonsumsi tahu berformalin bisa menyebabkan penyakit seperti kanker dan penyakit dalam lainnya," kata Agung.
Polda Metro Jaya dan BPOM akan terus bekerja sama untuk mengurangi pabrik yang nakal dalam pembuatan makanan dengan menggunakan bahan formalin yang tidak sesuai takaran.
Saat ini RM akan dijerat dengan pasal 136 huruf b Jo pasal 75 ayat (1) huruf b Undang undang RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan. RM kini terancam pidana penjara paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp10 miliar rupiah.
Berita Terkait
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Tak Berkutik! Detik-detik Penangkapan Dua Pria Pembawa Ribuan Ekstasi di Jakarta Barat
-
Dapat Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Bonatua Jadi Ahli Meringankan Roy Suryo Cs Hari Ini
-
Eks Teknisi Bobol Kabel Penangkal Petir 46 SPBU Shell, 7 Tersangka Ditangkap Kerugian Capai Rp1 M
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Kunjungi Borobudur, Wamensos Agus Ajak Warga Lebih Mandiri Lewat Pelatihan Kerajinan Eceng Gondok
-
Wamensos Agus Jabo Tinjau Pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu di Magelang
-
Ada Truk 'Lumpuh', Arus Lalu Lintas di Brigjend Katamso Jakarta Barat Semrawut Pagi Ini
-
BNPT Tangkap 230 Orang Terkait Pendanaan Terorisme
-
Cak Imin: Bencana Bertubi-Tubi Bisa Picu Kemiskinan Baru
-
Sulteng Dibidik Jadi Pasar Wisatawan China, Kemenpar Dukung Penerbangan Langsung ke Palu dan Luwuk
-
Miris, Masih Ada Orang Tua Pilih Damai Kasus Kekerasan Seksual: DPR Soroti Dampaknya bagi Anak
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan