Suara.com - Firman Wijaya, kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang jernih soal kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan sang Ketua Dewan. Menurut Firman, rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid, belum terjamin keabsahannya.
"Beliau (Setya Novanto) berharap pak presiden bisa melihat dengan jernih, apa namanya, transkrip atau yang beredar, jangan-jangan itu hanya versi yang kebenarannya belum bisa dijamin validitasnya secara hukum," ujar Firman di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12/2015).
Meski begitu, Firman menuturkan bahwa Setya Novanto menghargai pernyataan Presiden Jokowi yang kecewa dengan kasus tersebut.
"Beliau (Setya Novanto) menghormati pandangan beliau," katanya.
Pada kesempatan itu, Firman juga meminta semua pihak termasuk Presiden Jokowi untuk menghargai pernyataan Setya Novanto yang menolak berkomentar di dalam sidang MKD pada Senin (7/12/2015) kemarin.
"Kami berharap semua pihak menghormati, juga pak Presiden. Tentu, maka itu pak Setya Novanto tidak pernah punya minat untuk menanggapi pernyataan-pernyataan atau pandangan misleading atau menanggapi opini-opini berdasarkan rekaman yang tidak jelas validitas hukumnya," tandasnya
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengungkapkan kemarahannya atas kasus dugaan pencatutan nama dirinya dan Wapres Jusuf Kalla. "Proses yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi, tidak boleh yang namanya lembaga itu dipermain-mainkan. Lembaga negara itu bisa kepresidenan, bisa lembaga negara yang lain. Saya nggak apa-apa dikatakan presiden gila, presiden saraf, presiden koppig, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Nggak bisa! Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara," kata Jokowi.
BACA JUGA:
Akbar Faisal: Jokowi dan JK Akan Laporkan Setnov ke Polisi
Donald Trump Serukan Pelarangan Muslim Masuk AS
Permaisuri Tulis Surat Menyentuh untuk Alm Pangeran Johor
10 Negara Teraman Jika Meletus Perang Besar
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada
-
Yakin Ganti Kapolri Cukup? KontraS Sebut Masalah Polri Jauh Lebih Dalam dari Sekadar Pimpinan
-
Komisi III soal Isu Calon Kapolri: Wakapolri atau Suyudi, Kami...
-
Tiga Mahasiswa Masih Hilang Sejak Unjuk Rasa Akhir Agustus, KontraS: Diduga Penghilangan Paksa
-
Pakar Ingatkan Tim Reformasi Polri Jangan Cuma Jadi 'Angin Surga' Copot Kapolri
-
Reformasi Kepolisian Tak Cukup Ganti Kapolri, Butuh Political Will dari Presiden
-
Tewas usai Dicabuli, Jejak Pembunuh Mayat Bocah dalam Karung Terungkap Berkat Anjing Pelacak!
-
Harus Ada TPA Terpadu di PIK usai Ada Sanksi dari KLHK
-
Ganti Kapolri Tak Cukup! Presiden Prabowo Didesak Rombak Total UU Kepolisian