Suara.com - Firman Wijaya, kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang jernih soal kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan sang Ketua Dewan. Menurut Firman, rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid, belum terjamin keabsahannya.
"Beliau (Setya Novanto) berharap pak presiden bisa melihat dengan jernih, apa namanya, transkrip atau yang beredar, jangan-jangan itu hanya versi yang kebenarannya belum bisa dijamin validitasnya secara hukum," ujar Firman di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12/2015).
Meski begitu, Firman menuturkan bahwa Setya Novanto menghargai pernyataan Presiden Jokowi yang kecewa dengan kasus tersebut.
"Beliau (Setya Novanto) menghormati pandangan beliau," katanya.
Pada kesempatan itu, Firman juga meminta semua pihak termasuk Presiden Jokowi untuk menghargai pernyataan Setya Novanto yang menolak berkomentar di dalam sidang MKD pada Senin (7/12/2015) kemarin.
"Kami berharap semua pihak menghormati, juga pak Presiden. Tentu, maka itu pak Setya Novanto tidak pernah punya minat untuk menanggapi pernyataan-pernyataan atau pandangan misleading atau menanggapi opini-opini berdasarkan rekaman yang tidak jelas validitas hukumnya," tandasnya
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengungkapkan kemarahannya atas kasus dugaan pencatutan nama dirinya dan Wapres Jusuf Kalla. "Proses yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi, tidak boleh yang namanya lembaga itu dipermain-mainkan. Lembaga negara itu bisa kepresidenan, bisa lembaga negara yang lain. Saya nggak apa-apa dikatakan presiden gila, presiden saraf, presiden koppig, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Nggak bisa! Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara," kata Jokowi.
BACA JUGA:
Akbar Faisal: Jokowi dan JK Akan Laporkan Setnov ke Polisi
Donald Trump Serukan Pelarangan Muslim Masuk AS
Permaisuri Tulis Surat Menyentuh untuk Alm Pangeran Johor
10 Negara Teraman Jika Meletus Perang Besar
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
Pilihan
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
-
Tragedi Gas Maut di TB Simatupang: 4 Nyawa Melayang dalam Toren, Proyek 8 Lantai Kini Senyap
Terkini
-
AS-Israel Gempur Wilayah Iran: 15 Orang Tewas, Pasukan IRGC Gugur dan Pilot F-15E Dicari
-
Spesifikasi Pesawat A-10 Thunderbolt II 'Warthog' Milik AS, Hancur Ditembak Iran
-
Gembira Dihampiri Kasatgas PRR, Asa Penyintas di Desa Sekumur Kembali Menyala
-
Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Hak Rakyat Kecil Terselamatkan
-
Di momen Ramadhan, Jusuf Kalla mengadakan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak
-
Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi
-
Jusuf Kalla Bantah Tuduhan Danai Isu Ijazah Jokowi
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, KSAD: Mereka Putra Terbaik Bangsa
-
Prabowo Berduka 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Kecam Keras Serangan terhadap Pasukan Perdamaian