Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau masyarakat ikut membongkar praktik politik uang yang disinyalir marak terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 21 kabupaten/kota pada 9 Desember 2015.
"Kalau melihat 'money politic' bongkar saja, berkoordinasi dengan petugas panwas yang proaktif dan masyarakat tidak perlu takut melaporkannya," kata Ganjar di sela pengecekan kesiapan pelaksanaan pilkada di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) 01 Kelurahan Karangayu, Kota Semarang, Selasa (8/12/2015) malam.
Menurut Ganjar, keberanian masyarakat tersebut akan membongkar praktik politik uang itu juga akan menghentikan perilaku-perilaku buruk dalam pilkada.
Ganjar berpendapat bahwa masyarakat yang berhasil melaporkan sekaligus membongkar politik uang itu akan mendapat "reward" atau penghargaan sebagai bentuk pendidikan politik.
Ganjar berharap pelaksanaan pilkada di 21 kabupaten/kota dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.
"Bagi pasangan calon pilkada yang melakukan 'money politic' diharapkan menghentikannya dan memberikan pendidikan politik Ketua Panwas Kecamatan Semarang Barat Budiono mengungkapkan bahwa praktik politik uang, diduga terjadi di RT 04 RW 01, Kelurahan Karangayu, Kota Semarang.
"Berdasarkan laporan yang kami terima, sejumlah warga yang berada di lingkungan setempat menerima uang Rp35.000 untuk tiap orang," katanya.
Uang yang diduga diberikan oleh salah pasangan calon kepala daerah bernomor urut 3 di Kota Semarang itu dalam bentuk pecahan Rp100.000 dan Rp50.000.
"Temuan pelanggaran aturan pemilu ini akan kami tindak lanjuti dengan meminta keterangan sejumlah saksi terkait dalam waktu dekat," katanya.
Sebelumnya, Ganjar beserta rombongan mengecek kesiapan pelaksanaan pilkada Kota Semarang dengan mendatangi sejumlah TPS di beberapa titik.
TPS yang dikunjungi Ganjar guna mengecek kesiapan berbagai logistik pilkada itu antara lain, TPS 01 dan TPS 02 di Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur dan TPS 29 kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara.
Ke-21 kabupaten/kota di Jateng yang akan menyelenggarakan pilkada secara serentak pada 2015 itu adalah Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal.
Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora.
Kemudian, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. (Antara)
Berita Terkait
-
PDIP Lawan Politik Uang, Hasto Kristiyanto: Gerakkan Anak Muda dan Bangun Visi Samudra
-
Kemendagri Beberkan 'Penyakit Kronis' Demokrasi: Politik Uang Merajalela Akibat Banyak Warga Miskin!
-
Kena OTT Warga, Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang Diduga Diwarnai Aksi Politik Uang
-
Akar Korupsi dan Rusaknya Alam, Pakar Belanda Ungkap Ngerinya Politik Uang di Indonesia
-
Politik Uang Marak di Pileg: Muncul Usulan Hak Politik Dicabut Seumur Hidup, Pelapor Dapat Hadiah!
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!
-
Gibran ke Korban Bencana Aceh: Tunggu ya, Kami Pasangkan Starlink
-
Soroti Bencana Sumatra, Rano Karno: Jakarta Kirim Bantuan Lewat Kapal TNI AL
-
Seleksi PPIH Untuk Haji 2026 Dibuka, Jumlah Pendaftar Pecahkan Rekor Tertinggi Tembus 11 Ribu