Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau masyarakat ikut membongkar praktik politik uang yang disinyalir marak terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 21 kabupaten/kota pada 9 Desember 2015.
"Kalau melihat 'money politic' bongkar saja, berkoordinasi dengan petugas panwas yang proaktif dan masyarakat tidak perlu takut melaporkannya," kata Ganjar di sela pengecekan kesiapan pelaksanaan pilkada di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) 01 Kelurahan Karangayu, Kota Semarang, Selasa (8/12/2015) malam.
Menurut Ganjar, keberanian masyarakat tersebut akan membongkar praktik politik uang itu juga akan menghentikan perilaku-perilaku buruk dalam pilkada.
Ganjar berpendapat bahwa masyarakat yang berhasil melaporkan sekaligus membongkar politik uang itu akan mendapat "reward" atau penghargaan sebagai bentuk pendidikan politik.
Ganjar berharap pelaksanaan pilkada di 21 kabupaten/kota dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.
"Bagi pasangan calon pilkada yang melakukan 'money politic' diharapkan menghentikannya dan memberikan pendidikan politik Ketua Panwas Kecamatan Semarang Barat Budiono mengungkapkan bahwa praktik politik uang, diduga terjadi di RT 04 RW 01, Kelurahan Karangayu, Kota Semarang.
"Berdasarkan laporan yang kami terima, sejumlah warga yang berada di lingkungan setempat menerima uang Rp35.000 untuk tiap orang," katanya.
Uang yang diduga diberikan oleh salah pasangan calon kepala daerah bernomor urut 3 di Kota Semarang itu dalam bentuk pecahan Rp100.000 dan Rp50.000.
"Temuan pelanggaran aturan pemilu ini akan kami tindak lanjuti dengan meminta keterangan sejumlah saksi terkait dalam waktu dekat," katanya.
Sebelumnya, Ganjar beserta rombongan mengecek kesiapan pelaksanaan pilkada Kota Semarang dengan mendatangi sejumlah TPS di beberapa titik.
TPS yang dikunjungi Ganjar guna mengecek kesiapan berbagai logistik pilkada itu antara lain, TPS 01 dan TPS 02 di Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur dan TPS 29 kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara.
Ke-21 kabupaten/kota di Jateng yang akan menyelenggarakan pilkada secara serentak pada 2015 itu adalah Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal.
Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora.
Kemudian, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. (Antara)
Berita Terkait
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
-
PDIP Lawan Politik Uang, Hasto Kristiyanto: Gerakkan Anak Muda dan Bangun Visi Samudra
-
Kemendagri Beberkan 'Penyakit Kronis' Demokrasi: Politik Uang Merajalela Akibat Banyak Warga Miskin!
-
Kena OTT Warga, Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang Diduga Diwarnai Aksi Politik Uang
-
Akar Korupsi dan Rusaknya Alam, Pakar Belanda Ungkap Ngerinya Politik Uang di Indonesia
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Di Balik Ambisi B50 Dikritik: Diklaim Hemat Energi, Tapi Bebani Lingkungan dan Rakyat
-
Tinjau Sekolah Rakyat Sigi, Gus Ipul Pastikan Laptop Dimanfaatkan untuk Kegiatan Belajar
-
KPK Limpahkan Suap Impor Bea Cukai ke Pengadilan Tipikor, Nilai Lebih Rp40 Miliar
-
Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag, KPK Periksa Staf PBNU Syaiful Bahri
-
Presiden Xi Jinping Telepon Pangeran Arab Saudi Desak Selat Hormuz Dibuka
-
Bos FBI Klaim Punya Bukti Kecurangan Pemilu 2020, Joe Biden Bakal Ditangkap?
-
Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
-
Polisikan Ade Armando dan Abu Janda, Advokat Maluku Bawa Bukti Pelintiran Video JK
-
Konflik Berdarah di Gurdwara Moers Jerman, 11 Orang Luka Parah Rebutan Duit Kuil
-
Ogah Bolak-balik Digugat ke MK, Dasco Minta RUU Pemilu Tak Diburu-buru: Biar Sempurna