Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik [suara.com/Oke Atmaja]
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik tidak terima dengan tudingan bahwa suasana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 sepi. Husni malah balik menantang wartawan untuk membertahukan wilayah-wilayah mana yang partisipasi masyarakatnya kurang.
"Sekarang coba tunjukan kepada saya, di mana yang sepi, apa perbandingannya. Laporkan kepada kepada saya di mana yang sepi itu," kata Husni di Gedung KPU Jalan Imam Binjol Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/12/2015).
Husni mengatakan bahwa sepi atau tidaknya pilkada tergantung dari tingkat partisipasi pemilih. Dia pun menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pilkada serentak tahun ini dengan pilkada periode sebelumnya.
"Tingkat partisipasi sama 65 persen sampai 73 persen. Apa itu yang dikatakan sepi? Perbandingannya, kemarin kampanye dibiayai oleh pasangan sekarang oleh kami. Apa bedanya kalau tingkat partisipasi sama," kata Husni.
Atas terlaksananya pesta demokrasi lima tahuna tingkat daerah tahun ini, Husni pun mengatakan bahwa KPU daerah sudah bekerja maksimal sesuai dengan ketentuan yang berada di undang-undang. Dan terkait sepi atau tidaknya, dia juga berharap pemerintah dan DPR memperhatikannya dengan Dia mengatakan jika ketentuan yang saat ini, membuat pesta demokrasi di daerah menjadi sepi, maka sudah seharusnya, pemerintah dan juga DPR untuk merevisi undang-undang tersebut dan mencarikan jalan keluarnya.
"Spanduk sudah kami pasang, umbul-umbul sudah ada dimana-mana, iklan di media juga sudah kami lakukan. Masa iya masih dibilang sepi juga," tutup Husni.
"Sekarang coba tunjukan kepada saya, di mana yang sepi, apa perbandingannya. Laporkan kepada kepada saya di mana yang sepi itu," kata Husni di Gedung KPU Jalan Imam Binjol Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/12/2015).
Husni mengatakan bahwa sepi atau tidaknya pilkada tergantung dari tingkat partisipasi pemilih. Dia pun menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pilkada serentak tahun ini dengan pilkada periode sebelumnya.
"Tingkat partisipasi sama 65 persen sampai 73 persen. Apa itu yang dikatakan sepi? Perbandingannya, kemarin kampanye dibiayai oleh pasangan sekarang oleh kami. Apa bedanya kalau tingkat partisipasi sama," kata Husni.
Atas terlaksananya pesta demokrasi lima tahuna tingkat daerah tahun ini, Husni pun mengatakan bahwa KPU daerah sudah bekerja maksimal sesuai dengan ketentuan yang berada di undang-undang. Dan terkait sepi atau tidaknya, dia juga berharap pemerintah dan DPR memperhatikannya dengan Dia mengatakan jika ketentuan yang saat ini, membuat pesta demokrasi di daerah menjadi sepi, maka sudah seharusnya, pemerintah dan juga DPR untuk merevisi undang-undang tersebut dan mencarikan jalan keluarnya.
"Spanduk sudah kami pasang, umbul-umbul sudah ada dimana-mana, iklan di media juga sudah kami lakukan. Masa iya masih dibilang sepi juga," tutup Husni.
Komentar
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti