Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik [suara.com/Oke Atmaja]
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik tidak terima dengan tudingan bahwa suasana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 sepi. Husni malah balik menantang wartawan untuk membertahukan wilayah-wilayah mana yang partisipasi masyarakatnya kurang.
"Sekarang coba tunjukan kepada saya, di mana yang sepi, apa perbandingannya. Laporkan kepada kepada saya di mana yang sepi itu," kata Husni di Gedung KPU Jalan Imam Binjol Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/12/2015).
Husni mengatakan bahwa sepi atau tidaknya pilkada tergantung dari tingkat partisipasi pemilih. Dia pun menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pilkada serentak tahun ini dengan pilkada periode sebelumnya.
"Tingkat partisipasi sama 65 persen sampai 73 persen. Apa itu yang dikatakan sepi? Perbandingannya, kemarin kampanye dibiayai oleh pasangan sekarang oleh kami. Apa bedanya kalau tingkat partisipasi sama," kata Husni.
Atas terlaksananya pesta demokrasi lima tahuna tingkat daerah tahun ini, Husni pun mengatakan bahwa KPU daerah sudah bekerja maksimal sesuai dengan ketentuan yang berada di undang-undang. Dan terkait sepi atau tidaknya, dia juga berharap pemerintah dan DPR memperhatikannya dengan Dia mengatakan jika ketentuan yang saat ini, membuat pesta demokrasi di daerah menjadi sepi, maka sudah seharusnya, pemerintah dan juga DPR untuk merevisi undang-undang tersebut dan mencarikan jalan keluarnya.
"Spanduk sudah kami pasang, umbul-umbul sudah ada dimana-mana, iklan di media juga sudah kami lakukan. Masa iya masih dibilang sepi juga," tutup Husni.
"Sekarang coba tunjukan kepada saya, di mana yang sepi, apa perbandingannya. Laporkan kepada kepada saya di mana yang sepi itu," kata Husni di Gedung KPU Jalan Imam Binjol Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/12/2015).
Husni mengatakan bahwa sepi atau tidaknya pilkada tergantung dari tingkat partisipasi pemilih. Dia pun menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pilkada serentak tahun ini dengan pilkada periode sebelumnya.
"Tingkat partisipasi sama 65 persen sampai 73 persen. Apa itu yang dikatakan sepi? Perbandingannya, kemarin kampanye dibiayai oleh pasangan sekarang oleh kami. Apa bedanya kalau tingkat partisipasi sama," kata Husni.
Atas terlaksananya pesta demokrasi lima tahuna tingkat daerah tahun ini, Husni pun mengatakan bahwa KPU daerah sudah bekerja maksimal sesuai dengan ketentuan yang berada di undang-undang. Dan terkait sepi atau tidaknya, dia juga berharap pemerintah dan DPR memperhatikannya dengan Dia mengatakan jika ketentuan yang saat ini, membuat pesta demokrasi di daerah menjadi sepi, maka sudah seharusnya, pemerintah dan juga DPR untuk merevisi undang-undang tersebut dan mencarikan jalan keluarnya.
"Spanduk sudah kami pasang, umbul-umbul sudah ada dimana-mana, iklan di media juga sudah kami lakukan. Masa iya masih dibilang sepi juga," tutup Husni.
Komentar
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah