Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ternyata sudah mengetahui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah kantor Suku Dinas Pajak Jakarta Barat. Penggeledahan yang berlangsung pada Selasa (15/12/2015) kemarin. Polisi mengamankan 3 orang petugas pajak.
"Itu saya sudah tahu, kita emang kerjasama dengan Polda Metro. Kan saya sudah ingatkan kepada para pengusaha, jangan mau kalau ada oknum main nilai pajak," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI akan memberikan uang insentif kepada Polda Metro Jaya dari pajak yang dipungut oleh Pemerintah DKI. Hal ini dilakukan agar Polda Metro cepat menangani kasus adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan pengusaha maupun oknum pajak.
"Kami juga sudah punya daftar list harusnya hotel ini, restoran ini, tempat hiburan ini bayar pajak minimal berapa sebulan, kami punya. Nah data inilah yang kita berikan (ke polda)," jelas Ahok.
"Ketika seorang petuga datang ke lokasi, dia bilang ini kemahalan, harusnya bisa lebih murah, ini langsung tandai berarti ada oknum pejabat di pajak ini yang main, yang kelakuan yang lama," Ahok menambahkan.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan penggeledahan yang dilakukan kemarin untuk mencari barang bukti terkait ditangkapnya ketiga orang oknum pajak pada Jumat (11/12/2015) malam di kawasan Jakarta Barat atas dugaan pemerasan.
"Tangkapinnya bulan lalu sebetulnya, udah tahu data ini sudah lama, tapi kita diemin, kita udah tahu urunan duitnya sampai ke siapa aja karena pola permainan oknum pajak ini kelakuannya seluruh Jakarta ini mirip," jelas Ahok.
Berita Terkait
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Nggak Perlu Lompat Pagar lagi, Kini di Stasiun Cikini Ada Pelican Crossing
-
Atasi BABS, Pemprov DKI Bangun Septic Tank Komunal dan Pasang Biopal di Permukiman Padat
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO