Kasus Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selesai hari ini. Kasus ditutup setelah Novanto menyatakan mundur dari Ketua DPR.
"Sidang MKD atas pengaduan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said terhadap Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan pelanggaran etik, dinyatakan ditutup atas diterimanya surat dari Setya Novanto yang menyatakan mundur. Terhitung Rabu (16/12/2015) Setya Novanto dinyatakan berhenti, dengan ini sidang dinyatakan ditutup," ujar Ketua MKD Surahman Hidayat saat menutup sidang di gedung Nusantara II, DPR, malam ini.
Surahman mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah melakukan liputan selama proses sidang MKD.
"Demikianlah, saya ucapkan terima kasih. Dan terima kasih teman- teman liputannya. Alhamdulillah sudah berakhir dengan happy ending," kata dia.
Novanto dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur itu tersandung kasus pencatutan nama Jokowi dan Jusuf Kalla saat minta saham PT. Freeport Indonesia. Ia mundur setelah mendapat gelombang tekanan publik.
Kasus tersebut juga sedang ditangani Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan pemufakatan jahat. Meski mundur dari Ketua DPR, Kejaksaan Agung tetap melanjutkannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi