Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa dibohongi Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta karena ada Metromini dan Kopaja yang terbukti melanggar hukum, ternyata dibiarkan beroperasi.
Itu sebabnya, Ahok memanggil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Andri Yansyah dan PT. Transportasi Jakarta untuk membahas masalah itu, Kamis (17/12/2015). Pertemuan diagendakan jam 13.00 WIB nanti.
"Ini saya lagi mau rapat dengan dishub. Saya lagi mau cari dasarnya apa seluruh Metromini dihabisin saja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.
Ahok menilai PT. Transportasi Jakarta ikut andil dalam permasalahan angkutan umum yang tak kunjung beres.
"Ini memang kegagalan terus terang dari direksi PT. Transjakarta. Saya tugaskan Transjakarta sejak 2014, maksud saya tolong susun anggaran bisa nggak sih kita beli bus sendiri? Kita punya uang kok. Beli sendiri terus supir-supir kita rekrut," katanya.
"Saya bisa menciptakan trayek sendiri, bisa nggak saya samain sama Metromini dan Kopaja? Bisa. Servis dengan ATPM, sopir dilatih, pasang GPS terus jalan tiap 10 menit. Kita tinggal bangun ngisi minyak (SPBU), apa susahnya gitu lho?" Ahok menambahkan.
Ahok menduga ada permainan oknum pemerintah dan PT. Transjakarta sehingga pemilik Metromini tetap menolak diintegrasikan dengan Transjakarta dengan menerapkan tarif rupiah per kilometer.
"Makanya saya lagi mau hitung. Saya selalu minta beli bus, target saya itu 2015 sudah nambah 1.000 bus baru. Kalau udah seribu minimal Metromini yang jalan yang bagus kan cuma Rp1.500, itu pun kan jalannya hanya waktu pagi sore yang padat," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung