Suara.com - Koalisi Kawal DPR yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Lingkar Madani, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Pusat Studi Hukum Kebijakan, menyebutkan sejumlah alasan kenapa keanggotaan politisi Partai Golkar Setya Novanto di DPR harus dihentikan.
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menyebutkan mantan Ketua DPR itu pernah melakukan pelanggaran etika saat bertemu calon presiden AS Donald Trump, kemudian Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo saat bertemu Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin untuk minta saham.
"Dengan adanya sikap hakim MKD yang menilai Novanto terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik berat, harusnya Golkar memberikan pelanggaran berat, bukannya malah (akan) diberikan jabatan sebagai ketua Fraksi Golkar," ujar Donal dalam diskusi Koalisi Kawal DPR di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/12/2015).
Alasan lain kenapa Novanto perlu diberhentikan, kata Donal, karena kasus dugaan pemufakatan jahat yang diduga dilakukan Novanto saat bertemu Maroef saat ini tengah diselidiki Kejaksaan Agung.
"Untuk menghindari adanya intervensi dan gangguan dalam proses hukum, sudah seharusnya Golkar PAW Novanto," tuturnya.
Menurut Donal kalau Partai Golkar tidak melakukan pergantian antar waktu terhadap Novanto, dikhawatirkan berpotensi mengulangi perbuatan pelanggaran etika di masa mendatang.
"Jika dia masih menjabat sebagai anggota DPR, dia kan ber potensi melakukan kembali perbuatannya yang sama. Oleh karena itu, partai harus mencegah agar tidak mengulang perbuatan yang sama," katanya.
Koalisi Kawal DPR juga mendesak kalau Novanto nanti diberhentikan, penggantinya di DPR harus memiliki jejak yang lebih baik.
"Kami juga ingin pengganti Setya Novanto, nantinya memiliki track record baik serta berintegritas," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Rocky Gerung Bongkar Borok Sistem Politik!
-
Wahyudin Moridu Ternyata Mabuk saat Ucap 'Mau Rampok Uang Negara', BK DPRD Gorontalo: Langgar Etik!
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!