Suara.com - Pernyataan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait yang menyebutkan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selama ini dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menjadi sarang predator atau pelaku kejahatan terhadap anak ditanggapi Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ahok meminta Arist untuk menjelaskan lebih jauh mengenai kenapa RPTRA malah jadi sarang predator kejahatan terhadap anak.
"Jelasin saja, yang dimaksud dengan sarang predator anak itu gimana coba," kata Ahok di Rumah Susun Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu (23/12/2015).
Sebab, kata Ahok, justru kehadiran RPTRA kasus kekerasan terhadap anak berkurang. Anak-anak bisa bermain dengan leluasa dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Soal keamanan, Ahok yakin aman karena ada petugas di setiap taman, ditambah lagi CCTV.
"Justru kalau nggak ada tempat terbuka seperti ini, anak-anak dipancing ke rumahnya. Kalau kayak gini kan diawasi tetangga bersama, makanya saya nggak tahu juga," kata Ahok
Ahok mengatakan kalau Komnas Perlindungan Anak mengetahui cara terbaik untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap anak diminta untuk berbagi.
"Kasih tahu saya aja gimana," kata Ahok.
Sebelumnya, Arist mengatakan belum setuju Jakarta disebut ramah terhadap anak.
"Belum tepat sebutan Jakarta ramah anak, belum tepat. Justru predatornya duduk-duduk di situ (RPTRA). Mereka tidak usah susah-susah ngumpulin (anak-anak) tinggal milih," ujar Arist di Jakarta Timur, Selasa (22/12/2015).
Para predator kejahatan anak, kata Arist, malah semakin gampang mencari korban di RPTRA.
"Kalau dulu predator menciptakan suasana yang banyak anaknya, sekarang dia tinggal nongkrong di RPTRA," katanya.
Sementara itu, hasil monitoring Pusat Data dan Informasi Komnas Perlindungan Anak tahun 2015 yang dirilis kemarin, menyebutkan 62 persen kasus kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat keluarga dan lingkungan sekolah. Selebihnya, 38 persen, terjadi di ruang publik, seperti tempat bermain anak, tempat perbelanjaan, bahkan di ruang terbuka hijau.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO