Suara.com - Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menyarankan kepada kubu Agung Laksono dan Aburizal untuk menyelenggarakan musyawarah nasional partai pada tahun 2016. Tujuannya untuk menyatukan partai kembali.
"Kami sejak awal berpandangan penyelesaian ini terbaik adalah munas. Kami sebagai senior dan tokoh partai Golkar akan mengambil langkah-langkah mempelopori gerakan konsolidasi kepada semua pihak," kata Akbar di kantor Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Saran tersebut sebenarnya sudah disampaikan sejak awal konflik antara Agung dan Aburizal. Soalnya, jalur pengadilan akan memakan waktu yang sangat lama.
Bahkan, kata Akbar, ketika konflik dibawa ke tingkat Mahkamah Partai, Dewan Pertimbangan Partai Golkar pun merekomendasikan penyelesaian lewat munas.
"Demikian juga saat ada kekhawatiran di pilkada, kami juga sampaikan untuk melakukan munas. Ini artinya ada konsistensi sikap. Jadi bukan tiba-tiba melakukan munas," tuturnya.
Munas, kata Akbar, juga menjadi jalan keluar karena berdasarkan sejumlah tafsiran, umur Golkar hanya sampai akhir tahun ini. Di tahun depan, 2016, tidak ada legitimasi buat partai berlambang beringin.
"Oleh karena itu, kami sampaikan itu, dan kalau misalnya seperti yang disampaikan kalau tanggal 31 Desember (Golkar) berakhir kemudian tanggal 1 Januari 2016 dianggap vakum," tuturnya.
Meskipun Aburizal menolak penyelenggaraan munas, kata Akbar, Dewan Pertimbangkan akan kembali memberikan penekanan.
"Kita akan menjelaskan, meyakinkan, karena sampai saat ini belum ada penyelesaian. Lewat islah tidak bisa, damai tidak bisa dan belum ada tanda-tanda lainnya," ujar dia.
Akbar sadar munas memang tidak bisa dilakukan secara instant. Karenanya, dia terus berkomunikasi dengan seluruh stakeholder Golkar.
"Yang penting semangatnya melakukan Munas. Kalau semangatnya ada, munas akan lebih mudah. munas ini untuk menghadapi agenda politik ke depan, kaderisasi, program, yang muaranya kepada Pilpres 2019," ujar dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO