Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo. [suara.com/Bagus Santosa]
Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai Ade Komaruddin lebih tepat menjadi pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR ketimbang Agus Gumiwang.
"Setya Novanto kan mewakili Partai Golkar, yang pada waktu itu juga bersama fraksi lain yang berhimpun dalam KMP (Koalisi Merah Putih). KMP itu kan Golkarnya kepemimpinan Aburizal dan menghasilkan Setya (sebagai Ketua DPR). Jadi kalau pergantian Ade Komarudin, saya pikir sih relevan. Karena dia ketua fraksi yang bernaung dalam Golkar Aburizal Bakrie yang berhimpun di KMP. Saya pikir dari sisi rasional politiknya tentu relevan, tepat, kalau Ade Komarudin menggantikan posisi Setya Novanto menjadi ketua DPR," kata Akbar di kantor lembaga Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Ade merupakan Ketua Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie, sedangkan Agus adalah Ketua Fraksi Golkar kubu Agung Laksono.
"Setya Novanto kan mewakili Partai Golkar, yang pada waktu itu juga bersama fraksi lain yang berhimpun dalam KMP (Koalisi Merah Putih). KMP itu kan Golkarnya kepemimpinan Aburizal dan menghasilkan Setya (sebagai Ketua DPR). Jadi kalau pergantian Ade Komarudin, saya pikir sih relevan. Karena dia ketua fraksi yang bernaung dalam Golkar Aburizal Bakrie yang berhimpun di KMP. Saya pikir dari sisi rasional politiknya tentu relevan, tepat, kalau Ade Komarudin menggantikan posisi Setya Novanto menjadi ketua DPR," kata Akbar di kantor lembaga Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Ade merupakan Ketua Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie, sedangkan Agus adalah Ketua Fraksi Golkar kubu Agung Laksono.
"Saya memberikan komentar, saya kenal Agus, orang muda yang tentu punya prospek ke depan. Tapi saya memposisikan dalam perspektif yang tadi," kata Akbar.
Novanto mundur dari jabatan ketua DPR karena tersandung kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo saat bertemu Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia bersama pengusaha minyak Riza Chalid.
Novanto mundur dari jabatan ketua DPR karena tersandung kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo saat bertemu Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia bersama pengusaha minyak Riza Chalid.
Golkar sekarang terbelah menjadi dua kubu. Masing-masing kubu mengklaim sebagai pemilik kepengurusan yang sah.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak
-
Mencurigakan! Kenapa Kerangka Manusia di Gedung ACC Baru Ditemukan Dua Bulan Setelah Kebakaran?
-
Dengar 'Curhatan' Kades, Dasco: DPR Kawal Masalah Lahan dan Dana Desa
-
Intervensi Kemenkeu di Kasus Rp349 T? Mahfud MD Desak Menkeu Purbaya Bertindak Tegas!
-
KPK 'Bidik' Wagub Riau SF Hariyanto, Dugaan Korupsi Proyek PUPR Makin Panas
-
Viral! Gubernur Riau Kena OTT KPK, Wagub SF Hariyanto Banjir Ucapan Selamat
-
Dorong Pertumbuhan Industri, PLN Teken PJBTL 1.800 MVA di Jawa Barat dan Jawa Tengah