Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memerintahkan PT. Transpotasi Jakarta (Transjakarta) untuk bisa segera mengisi kekosongan trayek/rute angkutan umum yang saat ini belum dilalui bus Transjakarta.
"Intinya saya ingin bus Transjakarta itu harus masuk ke semua rute. Bukan hanya di jalur busway, jadi semua bus asal ada jalur 15 koridor, ada pengumpan, ada juga masuk yang kecil-kecil (bus Feeder yang dioperasikan oleh Kopaja)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/1/2016).
Ahok juga menyarankan kepada seluruh operator bus serta pemilik angkutan umum yang beroperasi di Jakarta untuk bisa mengikuti kebijakan Pemerintah DKI, dan menerapkan sistem Rupiah per kilometer.
"Mana lebih gampang menempuh rute narik penumpang atau mencari kilometer saja? Lebih mudah cari kilometer sebetulnya," ujarnya.
Sistem angkutan rupiah per kilometer diinginkan Ahok agar masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian. Hal ini dinilai juga dapat mengurangi bentuk kemacetan.
"Nah ini juga akan memudahkan orang Jakarta. Saya mau berikan uang untuk DKI bukan untuk beli motor bunga murah, atau bensin murah, atau parkir murah," ujar Ahok.
"Saya mau berikan orang Jakarta naik busnya murah. Jadi kamu bisa bayangkan saya mau beri ke orang Tangerang, Bekasi dan Depok, kalau perlu ke Bogor kami mau perluas ke sana," sambung Ahok.
Setelah sistem tersebut berjalan dan meluas, maka Ahok yakin warga Bekasi, Tangerang dan Depok yang bekerja di Ibu Kota dapat meninggalkan kendaraan pribadinya. Apalagi, mereka hanya perlu membayar Rp3.500 untuk bisa sampai tempat kerja.
Sejauh ini pemerintah DKI masih terus melakukan sosialisasi ke masyarakat maupun kepada pemilik angkutan umum. Ahok menargetkan 2.000 bus baru masuk tahun ini untuk merealisasikan keinginannya tersebut.
"Sebetulnya saya nggak perlu beli bus asal para operator APTB (angkutan perbatasan terintegrasi busway), Transjabodetabek, Mayasari, Bianglala, dan macam-macam itu mau ikut kita dengan tarif rupiah per kilometer. Kalau nggak mau ikut saya bilang (mau) bersaing sama saya, pasti anda bangkrut karena saya tarifnya Rp3500," katanya.
Berita Terkait
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
-
Kasus Deddy Sitorus Dinilai Mirip Ahok: Video Tuai Polemik karena Sengaja Dipotong?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Kritik Pedas Rencana Utang Rp700 Triliun Pemerintah: Itu Namanya Gali Lubang Tutup Lubang!
-
Ungkit Anggaran Negara dari Pajak Rakyat, Sentilan Ahok ke DPR: Jangan Cuma Terima Gaji, tapi...
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO