Suara.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai tak serius merealisasikan reforma agraria.
"Tidak adanya usaha sungguh-sungguh untuk merombak struktur agraria nasional yang penguasanya masih dipegang perusahaan maupun perorangan, sementara warga seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat tidak bertanah," kata Sekretaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, di dalam acara penyampaian catatan akhir tahun 2015 oleh Konsorsium Pembaruan Agraria di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2015).
Menurut Iwan krisis agraria nasional malah semakin memburuk sekarang ini.
Iwan mengatakan konsep kebijakan agraria yang dibuat pemerintah memang baik, namun pada pelaksanaannya tidak memuaskan.
"Pemerintah ini punya starting yang bagus, dibuatnya lembaga seperti Kementerian Agraria Tata Ruang dan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apakah telah menghasilkan kebijakan yang bisa dijalankan dengan baik?" kata Iwan.
Iwan juga mengungkapkan kegelisahannya mengenai kebijakan agraria.
"Kata kuncinya yaitu kebijakan-kebijakan agraria yang harusnya menjadi pintu penyelesaian, namun disandera oleh demokrasi kita, sementara kebijakan yang antirakyat terus didorong oleh liberalisme di bidang agrarisme," katanya. (Eva Aulia)
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM
-
Polisi Gunakan Scientific Investigation untuk Buru Penyiram Air Keras Aktivis KontraS
-
Komisi III DPR Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Polisi Tangkap Pelaku
-
KAI Prediksi Puncak Arus Mudik 15 Maret 2026, Lebih dari 51 Ribu Penumpang Berangkat dari Jakarta
-
KPK Bawa Bupati Cilacap dan Sekda ke Jakarta Usai OTT, 13 Orang Diperiksa Intensif