Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo memiliki peluang untuk mewujudkan cita-cita reforma agraria untuk mengentaskan ketimpangan penguasaan lahan.
Hal itu dikatakan pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, dalam diskusi "Agenda Presiden Baru tentang Pembaruan Desa dan Reforma Agraria" di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa (26/8/2014).
"Substansi yang menyangkut reforma agraria itu telah tertuang dalam sembilan program prioritas Jokowi (Nawa Cita), jadi saya optimistis (reforma agraria) akan terwujud," katanya.
Ia menyebut dalam sembilan agenda prioritas Jokowi tersebut salah satunya akan meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong "land reform" dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektare.
Selain itu, ia mangatakan, reforma agraria juga akan sejalan dengan komitmen Jokowi untuk memunculkan kembali kekuatan maritim Indonesia.
"Jadi reforma agraria sendiri sebetulnya bisa menjadi jalan juga untuk sukses memperkuat Indonesia sebagai negara maritim," kata dia.
Sementara itu, menurut dia, yang perlu dikawal dalam pemerintahan mendatang adalah bagaimana penyusunan "road map" untuk merealisasikan reforma agraria serta pembaharuan desa.
Ia menilai, hingga saat ini birokrasi di Indonesia belum memiliki keseriusan serta terbuka untuk betul-betul mewujudkan reforma agraria tersebut, sehingga perlu juga dilakukan penyesuaian.
Berita Terkait
-
Pengamat: PKB Berperan Signifikan Menangkan Jokowi-JK
-
PPP Tegaskan Belum Ada Komunikasi Resmi dengan PDI Perjuangan
-
Akbar Tandjung: Tak Ada Tawaran Bergabung ke Kubu Jokowi - JK
-
Temui Jokowi, Dirut KAI Bantah Bahas Posisi Menteri
-
Surya Paloh: Susunan Pemerintahan Jokowi-JK Sudah Wakili Seluruh Golongan
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Ahli di Sidang Gus Yaqut: Sprindik KPK Keliru karena Campur Aduk KUHP Lama dan Baru
-
Tak Bisa Lagi Sembarangan, RUU PPRT Bakal Atur Perusahaan Berbadan Hukum yang Boleh Salurkan PRT
-
Kejagung Periksa Kasi Intel Bea Cukai Aceh Terkait Dugaan Korupsi Ekspor POME
-
Aksi Kamisan ke-900: Keteguhan Sumarsih Mencari Keadilan bagi Sang Anak
-
Ahli Hukum di Sidang Gus Yaqut: Kerugian Negara Harus Ada Sebelum Penetapan Tersangka
-
Ketua Baleg DPR RI Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, Rieke Pitaloka Usul Momentum Hari Kartini
-
Bareskrim Polri Minta Bank Perketat Aturan Buka Rekening demi Putus Aliran Dana Judi Online
-
Tak Hanya Outsourcing, Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq juga Kuasai Proyek Makan-Minum di 3 RSUD
-
Pakar UGM: Keputusan Menag Soal Kuota Haji Belum Tentu Melanggar Hukum Tanpa Pengujian Resmi
-
Sikap RI 2024 vs 2026: Mengapa Tak Ada Lagi Kata 'Mengutuk' untuk Serangan AS-Israel ke Iran?