Rakernas I PDI Perjuangan 2016 [Suara.com/Erick Tanjung]
Baca 10 detik
Rapat kerja nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan mengahasilkan sejumlah rekomendasi sebagai sikap politik partainya.
Salah satu poin rekomendasi Rakernas partai berlambang banteng bermoncong putih ini adalah amandemen atau perubahan terbatas UUD 1945 yaitu mengembalikan kewenangan MPR untuk membentuk dan menyusun Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"PDIP memandang perlu untuk membentuk dan mengembalikan fungsi MPR dalam merumuskan GBHN dengan melakukan amandemen UUD 1945 secara terbatas dan atau dengan melakukan perubahan aturan Undang-undang terkait hal itu," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam penutupan Rakernas I di Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (12/1/2016).
Selain itu, lanjutnya, juga perlu diwujudkan Program Nasional Pembangunan Semesta Berencana (PNPSB) supaya berkelanjutan. Sehingga pembangunan ekonomi nasional terarah dan tak terputus di setiap Presiden yang memimpin pemerintahan.
"PDIP menegaskan untuk terus berjuang, memastikan, mengarahkan, mengawal, dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik pemerintahan Jokowi-JK sesuai pancasila dan UUD 45'," terangnya.
Kemudian Rapimnas ini juga mendorong percepatan pembangunan nasional disegala sektor. Ditahun kedua pemerintahan Jokowi-JK ini harus bekerja keras.
"Perlu mendorong dan percepatan program pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia berdaulat, berdikari atau berdiri diatas diri sendiri secara ekonomi dan berkarakter kebudayaan," kata dia.
PDIP juga menyatakan akan terus berjuang bersama kaum marhaen atau kaum kecil untuk mewujudkan kesejahteraan.
"PDIP mendukung program revolusi mental pemerintah dalam segala aspek bangsa," tandasnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Lampu Hijau untuk Skuad Baru Megawati: Kemenkum Sahkan DPP PDIP yang Baru
-
Prabowo Obral Amnesti, Kredibilitas Taruhannya? Aktivis: Preseden Buruk Pemberantasan Korupsi!
-
Efek Domino Amnesti Hasto: Wamenaker Noel Ikut Minta Diskon Hukum, Pakar: Omongan Ngaco!
-
Hasto Ungkap Pesan Megawati Terkait Proyek Penulisan Ulang Sejarah RI
-
Kembali Jabat Sekjen PDIP, Hasto Ungkap Pesan Megawati dan Spiritualitas yang Lahir di Rutan KPK
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO