Rakernas I PDI Perjuangan 2016 [Suara.com/Erick Tanjung]
Rapat kerja nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan mengahasilkan sejumlah rekomendasi sebagai sikap politik partainya.
Salah satu poin rekomendasi Rakernas partai berlambang banteng bermoncong putih ini adalah amandemen atau perubahan terbatas UUD 1945 yaitu mengembalikan kewenangan MPR untuk membentuk dan menyusun Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"PDIP memandang perlu untuk membentuk dan mengembalikan fungsi MPR dalam merumuskan GBHN dengan melakukan amandemen UUD 1945 secara terbatas dan atau dengan melakukan perubahan aturan Undang-undang terkait hal itu," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam penutupan Rakernas I di Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (12/1/2016).
Selain itu, lanjutnya, juga perlu diwujudkan Program Nasional Pembangunan Semesta Berencana (PNPSB) supaya berkelanjutan. Sehingga pembangunan ekonomi nasional terarah dan tak terputus di setiap Presiden yang memimpin pemerintahan.
"PDIP menegaskan untuk terus berjuang, memastikan, mengarahkan, mengawal, dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik pemerintahan Jokowi-JK sesuai pancasila dan UUD 45'," terangnya.
Kemudian Rapimnas ini juga mendorong percepatan pembangunan nasional disegala sektor. Ditahun kedua pemerintahan Jokowi-JK ini harus bekerja keras.
"Perlu mendorong dan percepatan program pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia berdaulat, berdikari atau berdiri diatas diri sendiri secara ekonomi dan berkarakter kebudayaan," kata dia.
PDIP juga menyatakan akan terus berjuang bersama kaum marhaen atau kaum kecil untuk mewujudkan kesejahteraan.
"PDIP mendukung program revolusi mental pemerintah dalam segala aspek bangsa," tandasnya.
Komentar
Berita Terkait
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Tragedi Kecelakaan KRL Bekasi: Megawati Berduka, Perintahkan Fraksi PDIP Benahi Sistem Keamanan
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
-
Hasto PDIP: Dukung Palestina Bukan Sekadar Politik, Tapi Mandat Hukum Semangat Bandung
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara