Suara.com - Organisasi Masyarakat Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sempat meminta bertemu dengan gubernur Riau. Mereka mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) untuk berdiskusi.
"Beberapa tahun lalu Gafatar pernah mengundang audiensi dengan Forkompida seperti gubernur dan instansi terkait. Ketika sampai di Polda, Dir Intel menyampaikan Gafatar ini bisa mengelabui, sehingga waktu mengajukan surat undangan itu ke Kapolda, dilarang jadinya," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Riau Ardi Basuki di Pekanbaru, Selasa (12/1/2016).
Saat itu Intel Polda Riau sedang mendalami Gafatar itu sendiri dengan kegiatan-kegiatan sosialnya yang seolah-olah untuk masyarakat. Namun karena baru dugaan, tidak bisa dilarang keberadaannya.
Dia lebih lanjut menilai bahwa Gafatar termasuk aktif di bidang sosial. Ormas itu dikatakannya pernah menggelar diskusi bersama Lembaga Adat Melayu Riau di Hotel Aryaduta.
Berdasarkan informasi yang diterima, lanjut dia, diduga ada semacam ajaran sesat dalam Gafatar. Misalnya bisa tidak sholat, tidak berpuasa, bahkan tak perlu ucapan dua kalimat syahadat.
"Tapi itu harus didalami dulu," imbuhnya.
Gafatar Cabang Riau sendiri punya Surat Keterangan Terdaftar di Kesbangpol. Namun saat ini SKT itu sudah tidak berlaku lagi karena masanya yang sudah habis 7 Desember 2015 lalu sejak pendaftarannya 7 Desember 2011.
Berdasarkan SKT yang diperlihatkan oleh Ardi, Gafatar Riau memiliki Dewan Pimpinan Daerah. Beralamat di Jalan Arifin Ahmad RT 02 RW 05 Kelurahan Sidumolyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
Kepengurusannya dengan pimpinan Andi Dahlan Paramadjeng, Sekretaris Nasrul, dan Bendahara Agus Ferdian. Namun saat ini kantor tersebut tidak berpenghuni dan menurut Kesbangpol diperkirakan sudah bubar enam bulan lalu. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO