Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ikut angkat bicara mengenai organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau dikenal sebagai Gafatar yang belakangan ini jadi perbincangan publik.
"Masa? Kayaknya nggak deh. Saya nggak tahu. Kalau itu berbentuk organisasi ya boleh saja. Selama kamu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 ya boleh semua organisasi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Nama Gafatar ramai diperbincangkan setelah mencuat kasus dokter Rica Trihandayani yang hilang bersama anak balitanya. Belakangan diketahui, dokter asal Lampung yang tinggal di Yogyakarta itu pernah menjadi pengikut Gafatar Lampung.
Ahok mengatakan kalau organisasi tersebut terdaftar di pemerintah Jakarta, namun dalam perjalanannya bertentangan dengan UUD 1945, pemerintah akan mencoretnya.
"Kalau bertentangan ya dicoret," kata Ahok.
Ahok memastikan kalau Gafatar ada di Jakarta, mereka tidak bisa merekrut pegawai negeri sipil. Contohnya, kata Ahok, PNS di Jakarta tidak ada yang masuk ISIS.
"Yang daftar ISIS saja kecil kok. Penduduk muslim begitu besar, berapa banyak yang gabung ke ISIS coba yang segitu besar? Sedikit. Orang Islam di kita ini cerdas dan rahmatan lil alamin," kata Ahok.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menyebut kelompok Gafatar merupakan kelompok baru yang perlu diwaspadai.
"Gafatar secara langsung tidak ada keterkaitan dengan ISIS, sebab yang terkait seperti Anshor Tauhid, Jamaah Islam, dan Majelis Mujahidin," kata Said seusai bersilaturahmi dengan warga NU Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Said menilai kelompok ini berbahaya dan bisa menyesatkan masyarakat.
"Oleh karena itu, kita selalu menjaga warga NU dari berbagai ancaman jenis teroris, dan kyai-kyai NU juga selalu membimbing masyarakat agar mengarahkan kepada Islam yang berakhlak, beradab dan berbudaya," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan