Suara.com - Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan, akan melakukan rapat dengan pimpinan Fraksi untuk mencari sistem untuk pencegahan adanya anggota DPR yang melakukan tindakan korupsi.
Hal ini sekaligus menanggapi adanya Anggota DPR dari Fraksi PDIP berinisial DWP yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK dengan dugaan suap, Rabu (14/1/2016).
"Baru kemarin ditanya teman-teman untuk mengatur hal ini. Maksudnya cari cara pencegahan agar hal ini tidak terjadi, baru memikirkan hal itu ternyata sudah kejadian terlebih dulu," kata Ade di DPR, Kamis (14/1/2016).
Dia menyadari, peristiwa yang menimpa DWP memperburuk citra DPR. Karenanya, dia tengah mencari formulasi yang tepat supaya upaya pencagahan korupsi di DPR bisa berjalan dengan baik.
"Ya (ini memperburuk citra DPR). Kami merasa prihatin," kata Politisi Golkar ini.
Senada, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan sistem untuk pencegahan yang kuat. Dia pun menyerahkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mematangkan sistem yang tepat untuk pencegahan kasus korupsi seperti ini.
"Harus ada ikhtiar untuk perkuat sistem pencegahan di DPR. Pertama, antara anggota DPR dengan mitra harus dijaga jaraknya. Dan kedua, sebetulnya yang paling penting adalah harus ada keberanian kita untuk menegaskan keuangan politik, para politisi itu. Itu pencegahan secara umum. Pencegahan di MKD, untuk mengatur hubungan anggota dengan mitra," kata Fahri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Dua Sahabat Satu Mobil Menuju Istana, Hormat Prabowo Bikin Senyum Raja Abdullah II
-
Wamendagri Ribka Haluk Sebutkan TPID Bali Miliki Peran Strategis Dalam Mendukung Program Nasional
-
Dipolisikan ARAH, Ribka Tjiptaning Berani Adu Data: Banyak Korban Kejahatan Soeharto Siap Bersaksi
-
Konsolidasi PPP: Mardiono dan Din Syamsuddin Bahas Kebangkitan Politik Islam untuk Persiapan 2029
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Waketum Golkar Tak Mau Ada Polemik Berkepanjangan
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting