Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Tim Transisi Partai Golkar mengatakan tidak akan ada partai baru pecahan Golkar menyusul konflik dualisme di internal partai berlambang beringin tersebut.
"Tidak adalah (partai baru), memangnya gampang apa bikin partai saat ini? (Golkar) Tinggal tunggu waktunya saja untuk Munas, (sedang) rekonsiliasi masing-masing pengurus di Pusat dan daerah," kata Wapres Kalla usai membuka Mukernas PMI di Istana Wapres Jakarta, Minggu malam (31/1/2016).
Mengenai persiapan Munas, Kalla mengatakan sejumlah pihak terkait dijadwalkan bertemu pekan depan untuk membentuk struktur kepanitiaan.
Namun, lanjutnya, dalam kepanitiaan tersebut tidak ada anggota Tim Transisi yang terlibat.
"Mereka lagi mau ketemu minggu depan. Tim Transisi tidak terlibat, hanya melakukan supervisi saja supaya berjalan terbuka, demokratis dan sesuai akidah," katanya.
Sementara itu untuk menengahi konflik dualisme Partai Golkar antara kubu Munas Ancol (Agung Laksono) dan Munas Bali (Aburizal Bakrie), yang keduanya tidak diakui dan SK-nya telah dibatalkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly memperpanjang SK Kepengurusan Partai Golkar Munas Riau.
Keputusan tersebut diterbitkan melalui SK Menkumham Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2016.
Menkumham juga mengesahkan kembali susunan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Riau tahun 2009 dengan masa bakti enam bulan.
Surat keputusan tersebut, kata Yasonna, dapat digunakan bagi DPP Partai Golkar Munas Riau untuk melaksanakan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
"Kepengurusan yang disahkan kembali dengan SK ini mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Munas atau Munaslub sesuai dengan AD/ART Partai Golkar yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan," katanya.
Sebagaimana diketahui, pascapenyelenggeraan Pilpres 2014, seperti halnya PPP, Golkar juga terpecah dalam 2 kubu. Kubu pertama adalah kepengurusan Munas Bali yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie dan menyatakan menjadi bagian dari oposisi Koalisi Merah Putih. Kubu kedua adalah kepengurusan Munas Jakarta yang dipimpin oleh Agung Laksono dan menyatakan diri menjadi pendukung Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. (Antara)
Berita Terkait
-
Golkar Lakukan Profiling Calon Wakil Ketua Komisi III DPR, Sarmuji: Ada Dua atau Tiga Kandidat
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
Adies Kadir Bukan lagi Kader, Bahlil: Golkar Sudah Wakafkan untuk Jadi Hakim MK
-
Isu Reshuffle Menguat, Sekjen Golkar: Kita Belum Dengar Info Yang Valid
-
Sari Yuliati Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!