Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik tidak setuju premium dihapus pejualannya di Jakarta. Sebelumnya itu keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Nggak segampang itu berfikirnya, yang membutuhkan (premium) tuh bayak. Jangan dipikir premium itu nggak dipakai orang kaya. Yang punya motor itu jangan dianggap orang berkemampuan. Itu cara berfikir yang salah," ujar Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2016).
Menurut Taufik, tidak semua orang Jakarta mempunyai uang banyak. Sehingga mampu membeli pertamax dan pertamax plus.
"Jakarta itu lahir kan bukan langsung jadi orang kaya. Orang lahir kan nggak semua kayak dia orang kaya," katanya.
Taufik yang juga merupakan ketua Partai Gerindra DPD DKI Jakarta ini tak sependapat dengan Ahok apabila subsidi hanya harus dikategorikan ke transpotasi umum.
"Kalau subsidi itu dalam bentuk cash, untuk transprtasi lain. Ngapain Jakarta punya duit banyak (butuh subsidi). Jadi berfikir jangan sesedarhana itu pikirin warga gitu lho," katanya.
"Emang transportasi umum sudah baik? Orang sebentar-sebentar kebakaran, sebentar-sebentar kebakaran. Ngapain sih pemimpin nyusahin rakyat gitu lho," jelas Taufik.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM