Pemerintah Akui Data Kemiskinan Tidak "Valid"

Suara.com - Pemerintah akan membuat basis data terpadu dengan menyinergikan data dari berbagai kementerian untuk penanganan kemiskinan. Rancangan ini dibuat lantaran pemerintah sudah sadar jika data kemiskinan yang disampaikan selama ini tumpang tindih atau tidak valid.

"Jadi kalau ada program yang harus disampaikan kepada masyarakat diharapkan tidak ada lagi yang tumpang tindih atau tidak valid," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Hal itu disampaikan Puan usai rapat pleno bersama sejumlah menteri lainnya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait penanganan kemiskinan.

"Dalam rapat tadi, Wapres menginstruksikan bahwa data terpadu itu harus ada agar rakyat mengakses data tersebut tanpa menggunakan banyak kartu, karena ke depan ini semua pemberian kartu itu akan kita lakukan secara perlahan terintegrasi," tambah Puan.

Karena itu disepakati dalam rapat pleno tersebut bahwa akan menyatukan antara data perlindungan sosial dengan ekonomi yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Terkait program pemerintah, diharapkan dengan data terpadu maka program-program kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bisa terintegrasi juga dengan data yang ada di e-KTP.

"Jadi kita mau mensinergikan semua data ini untuk bisa dipergunakan dalam satu basis dan penggunaannya bersinergi dengan program yang ada," jelas dia. (Antara)