Suara.com - Agung Laksono menegaskan musyawarah nasional mendatang harus memiliki semangat demokrasi, rekonsiliasi, dan berkeadilan, untuk menyatukan Partai Golkar.
"Kalau Partai Golkar melaksanakan munas, harus dapat mengakhiri perselisihan internal yang sumbernya pada kepengurusan," kata Agung Laksono di sela kegiatan ulang tahun ke 56 organisasi sayap Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Golkar, di Jakarta, Minggu (7/2/216).
Munas Partai Golkar direncanakan diselenggarakan pada April atau Mei 2016, kata Agung.
Ia mengatakan calon ketua umum Partai Golkar masa depan harus figur yang kompeten, berpengalaman, mampu memimpin, diterima semua pihak, dan memiliki rekam jejak yang baik.
"Jangan sampai Partai Golkar terjebak lagi pada popularitas figur tapi memiliki rekam jejak kurang baik," kata Agung.
Mantan Ketua DPR RI itu berharap ketua umum Golkar berusia muda dengan kompetensi yang sesuai sehingga terjadi regenerasi kepemimpinan dalam partai dan semangat membangkitkan Golkar makin besar.
Pada munas mendatang, Agung dan Aburizal Bakrie sepakat untuk tidak maju lagi sehingga peluang bagi calon ketua umum berusia lebih muda terbuka lebar.
"Kalau pun ada suasana yang agak memanas, itu adalah dinamika kompetisi di antara para calon, tapi semangatnya harus rekonsiliasi," katanya.
Agung juga mengakui sampai saat ini ada 12 nama yang disebut-sebut siap maju sebagai kandidat ketua umum.
Calon-calon tersebut akan menjalani seleksi sehingga tersisa hanya dua atau tiga calon saja yang maju untuk dipilih sebagai ketua umum. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Ribuan Desa Belum Berlistrik, Bisakah , PLTMH Jawab Krisis Listrik di Wilayah Terpencil?
-
Dugaan Pelecehan 5 Santri Syekh Ahmad Al Misry, DPR Desak Polri Gandeng Interpol Seret SAM ke RI
-
Soal Dugaan Bobby Nasution Tampar Sopir BUMD, Pengamat: Harusnya Kedepankan Cara Edukatif
-
Pesan Singkat Puan soal Kasus Andrie Yunus: Berikan Proses yang Adil Seadil-adilnya!
-
Iran Ancam Tutup Laut Merah, Apa Dampaknya bagi Dunia?
-
Citra Satelit Ungkap Penghancuran Sistematis Desa Lebanon Selatan Oleh Israel, Ini Wujudnya
-
Dinilai Terlalu Provokatif, Mabes Polri Didesak Usut Dugaan Makar dari Pernyataan Saiful Mujani
-
27 Psikiater Analisis Kondisi Mental Donald Trump, Apa Hasilnya?
-
KontraS Ragukan Motif Dendam Pribadi dalam Kasus Andrie Yunus, Soroti Dugaan Putus Rantai Komando
-
Ironi Ketua Ombudsman Hery Susanto: Jadi Tersangka Kejagung, Padahal Baru Seminggu Dilantik Prabowo