Suara.com - Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mulai Januari 2016 mendapatkan uang tambahan sebesar Rp300 ribu setiap mereka menghadiri kegiatan rapat legislator.
Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak setuju. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sudah kirim surat ke Ahok.
"Saya tulis mana ada aturannya gitu lho. Kaya gitu dicoret, mana ada sih aturan kamu kalau kerja diajak rapat oleh bos, minta uang kira-kira dimarahin nggak? Kaya dong kalau tiap kali rapat dapat duit," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/2/2016).
Menurut Ahok gaji anggota dewan maupun Pimpinan DPRD DKI Jakarta sudah sangat besar. Sehingga dewan dirasa tidak perlu mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah seperti halnya PNS DKI Jakarta.
"Gaji sudah gede dikasih mobil, masa nggak rajin? Aku lebih kecil gajinya, rajin juga. Nggak ada dasarnya, dasarnya apa? Tanya ke masyarakat kira kira mereka setuju nggak DPRD kalau rapat dikasih duit lagi," katanya.
Ahok akan berubah pikiran apabila masyarakat Jakarta setuju gaji dewan yang sudah besar harus ditambah setiap mereka melakukan rapat.
"Tanya deh, kalau 50 persen plus satu (masyarakat) setuju aku kasih kalau ada aturannya. Saya sudah disposisi dari mana aturannya gitu lho," kata Ahok.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan